Dikutip dari koran-jakarta.com, anggota Dewan Riset Nasional (DRN) masa bakti 2019–2022 yang baru dikukuhkan diminta melakukan koordinasi riset, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang melakukan risetnya.
“Jadi, nanti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan lembaga lainnya yang melakukan eksekusi untuk risetnya,” kata Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir, usai melantik anggota DRN, di Jakarta, Kamis (4/7).
Hal tersebut, kata Nasir, akan dijabarkan dalam peraturan presiden tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN). Tujuannya agar penelitian yang dilakukan terkoordinir dengan baik dan tidak melakukan riset sesuai dengan keinginan sendiri.
Nasir juga meminta DRN untuk melakukan koordinasi riset-riset yang ada di setiap kementerian. “Tanpa ada koordinasi yang baik, maka optimalisasi riset sulit akan dicapai,” katanya.
Selain tiu, lanjutnya, DRN diminta memetakan riset-riset dasar yang memiliki potensi menjadi inovasi, sehingga DRN bisa menghubungkan hasil-hasil riset dengan industri.
Ke depan, kata Nasir, akan ada badan yang mengelola riset yang menaungi lembaga-lembaga riset di kementerian. Saat ini penerapannya, belum bisa dilakukan karena masih menunggu Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek), yang masih dibahas oleh DPR.
“Kami berharap segera disahkan dan bisa diterapkan dalam waktu dekat. Target kami bisa selesai pada Juli ini,” katanya.
Badan yang menaungi riset tersebut rencananya akan dinamakan Badan Riset Nasional (BRN). Nasir mengusulkan agar Menristekdikti sendiri yang menjadi kepala BRN nantinya.
Makin Meningkat
Dalam kesempatan tersebut, Menristekdikti berharap dengan anggota DRN yang baru, riset akan semakin meningkat. Begitu juga dengan inovasinya, semakin bertambah sehingga bisa memberi nilai tambah pada ekonomi Indonesia.
“Kami minta anggota DRN untuk memikirkan bagaimana iklim riset dan inovasi bisa terwujud di Indonesia,” kayanya.
Dia memberikan catatan beberapa hal perlu dipikirkan yakni di bidang pangan dan pertanian, bagaimana bisa swasembada pangan dan betul-betul dirasakan masyarakat. Kemudian di bidang kesehatan dan obat-obatan, perlu ada inovasi sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Selanjutnya, bidang telekomunikasi yang sangat penting perannya pada era ini. “Di bidang pertahanan, kita harus bisa mengembangkan teknologi pertahanan yang kuat,” katanya.
Selanjutnya, untuk bidang bencana yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengelola bencana. Sehingga korban akibat bencana bisa berkurang bergitu juga dengan penanganannya harus lebih baik lagi. Bidang selanjutnya yakni bidang humaniora, pendidikan dan budaya. “Jangan sampai pertumbuhan teknologi mengacak-ngacak budaya kita,” pungkasnya.
