Dikutip dari pontianak.tribunnews.com, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri RI Dodi Riyadmadji menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kelitbangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 di Hotel My Home Sintang, Kamis (25/7/2019) pagi.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang diikuti oleh peserta dari jajaran pemerintah di 14 Kabupaten/Kota, Dodi menyampaikan bahwa pendapat peserta untuk membentuk Badan Litbang di Kabupaten/Kota sangat kuat.
“Namun persoalannya, bagaimana kita menjaga agar Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) di Kabupaten/Kota yang akan lahir ini punya kesiapan yang cukup sehingga nantinya bisa bekerja dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Sehingga menurutnya ketika Badan Penelitian dan Pengembangan di tingkat Kabupaten/Kota lahir, maka bisa bekerja untuk membantu kepala daerah memperbaiki kinerja yang dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dodi mencontohkan ketika kepala daerah akan kembali mencalonkan diri, biasanya ada konsultan yang memasukkan data kemudian saran-saran apa yang mesti dilakukan untuk periode lima tahun yang akan datang.
Namun ketika suatu daerah mempunyai Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), maka tidak perlu biaya besar untuk membiayai konsultan. Cukup dengan masukan-masukan yang disampaikan oleh Badan Litbang.
“Kaitannya dengan konsultan politik, kan biayanya mahal. Tetapi kalau Litbang ada dan bisa memposisikan diri untuk masukan-masukan kepada kepala daerah, itu akan menjadi bekal bagi kepala daerah untuk maju,” katanya.
Oleh karena itu, Dodi menjelaskan bahwa kunci dari pembentukan Badan Litbang di tingkat Kabupaten/Kota kembali lagi kepada komitmen kepala daerah dan tentunya dukungan dari organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
“Komitmen dari kepala daerah adalah kunci yang utama, kemudian yang kedua kawan-kawan dari OPD lain yang tidak mengganggu terbentuknya Badan Litbang ini bisa sukses dan bekerja dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
