JAKARTA – Peranan Dewan Riset Nasional maupun Dewan Riset Daerah sering termarginalkan oleh kepentingan politis dari para pendukung para pemimpin daerah terpilih. Pemerintah daerah cenderung lebih mendengarkan saran tim sukses yang belum tentu memiliki kapasitas mencukupi dalam analisis kebijakan, daripada saran-saran para peneliti di perguruan tinggi.
Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Riset Sulawesi Selatan Prof. Wasir Thalib, dalam diskusi tentang terhambatnya kemajuan sektor penelitian dan pengembangan (litbang) di Indonesia, dengan tema “Sinergitas Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah: Peluang dan Tantangan”, yang diprakarsai Perhimpunan Pelajar Indonesia di Groningen (PPI Groningen) dan Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin di Belanda (IKA Unhas Belanda), di Groningen, Belanda, akhir pekan lalu.
Menurut Prof Wasir, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (5/4), selain permasalahan rendahnya anggaran untuk penelitian, hal ini tidak terlepas dari pemenuhan janji-janji politik calon kepala daerah selama kampanye. Untuk memutus mata rantai yang sangat tidak baik bagi kemajuan bidang litbang maupun pembangunan itu, diperlukan sosok kepala daerah yang memiliki komitmen besar terhadap pembangunan daerahnya.
Bupati Bantaeng Sulawesi Selatan, Prof. Nurdin Abdullah, membenarkan apa yang disampaikan Prof. Wasir Thalib. Menurut bupati yang pernah mendapatkan penghargaan Ganesa Praja Manggala Adiutama dari Institut Teknologi Bandung untuk kontribusi di bidang pendidikan ini, salah satu kunci kesuksesan pembangunan di Bantaeng adalah kerja sama dan pelibatan aktif Universitas Hasanuddin dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi pembangunan.
Untuk itu diperlukan sinergi untuk menyelesaikan permasalahan kurang tersedianya infrasuktur untuk mengembangkan kapasitas dan kualitas masyarakat, serta buruknya sistem birokrasi daerah. Dari kerja sama ini, kata Nurdin, pemerintah mengupayakan pemanfaatan potensi daerah berdasarkan kondisi geografis.
Selain itu, tuturnya, birokrasi juga berupaya untuk membenahi sistem pemerintahan dan memaksimalkan kinerja tenaga ahli yang sesuai dengan bidangnya untuk mengatasi permasalahan makro dan mikro. Hasil kerjasama ini terlihat dari menurunnya angka pengangguran, meningkatnya produktivitas masyarakat dan berkurangnya angka kematian.
“Pemerintah daerah perlu untuk terus menggandeng universitas untuk melakukan riset terkait dengan isu-isu yang ada di daerah. Kami sangat senang dan terbuka jika ada peneliti yang ingin memberikan sumbangsih untuk pembangunan daerah,” ujarnya.
Pada acara yang sama, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda I Gusti Agung Wesaka Puja, dalam sambutannya, menyoroti posisi index competitiveness Indonesia yang berada di posisi 41 dunia. Puja mengharapkan, pembangunan bangsa dapat dipacu lebih cepat dengan cara memperkuat sinergi quadruple helix, antara perguruan tinggi, pemerintah, industri dan masyarakat sipil.
Sementara itu, Ketua PPI Groningen Amak Muhamad Yaqoub menyampaikan hasil kajian PPI Groningen dalam kurun waktu 8 bulan terakhir. Mahasiswa doktoral di Fakultas Ekonomi dan Bisnis University of Groningen ini menyampaikan, acara ISC merupakan satu bagian triangulasi yang penting bagi keseluruhan proses penyusunan naskah rekomendasi terkait pendidikan tinggi.
”Dengan 300 anggota, dimana sekitar 50% di antaranya sedang menempuh pendidikan doktoral, PPI Groningen berharap bisa memberikan sumbangsih kepada bangsa melalui analisis kebijakan,” ujar peneliti bidang Manajemen Operasi dan Rantai Pasok tersebut.
Beberapa poin rekomendasi yang diusulkan oleh PPI Groningen dalam rangka penguatan iklim penelitian di Indonesia antara lain, perlunya penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan dan penguatan sisem integritas keilmuan (scientific integrity).
”Pengukuran kinerja luaran penelitian berupa publikasi pada jurnal ilmiah atau hak paten memang penting. Tetapi pemerintah juga perlu menetapkan target kinerja berupa outcome dan impact dari penelitian. Misalnya, seberapa besar paten dan publikasi ilmiah yang dihasilkan bisa digunakan oleh industry dan pemerintah daerah dalam berinovasi,” katanya.
Selain itu, penetapan target kinerja yang mencerminkan kolaborasi antar sektor secara langsung akan memupuk kerjasama lintas kepentingan.
Rekomendasi penting yang juga disepakati pada diskusi tersebut adalah pentingnya menumbuhkan kepercayaan antar-sektor di dalam konstelasi quadruple helix.
”Kepercayaan bisa tumbuh jika ada komunikasi yang intensif antar pemangku kepentingan, serta adanya pengakuan atas kapabilitas pihak lain. Menumbuhkan kepercayaan antar sector inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua,” ujar Amak Muhamad, menambahkan. (IFR/Gatranews.com)
