JAKARTA- Pemerintah desa wajib berperan dalam mendukung revolusi industri 4.0. Namun, sebagai salah satu entitas otonom, desa dinilai masih menghadapi berbagai persoalan, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan ekonomi lokal. Demikian ungkap Peneliti Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Institut Pertanian Bogor, Sofyan Sjaf, saat menjadi pembicara dalam gelaran bedah buku di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), Selasa (24/9).
“Kemiskinan desa semakin menurun, namun ternyata ketimpangan meningkat bahkan mendekati ketimpangan nasional,” kata Sofyan.
Ia menyebutkan, untuk mewujudkan kesejahteraan desa, dapat dilakukan melalui pelayanan publik desa yang fokus pada 3 dimensi, yaitu penyediaan administrasi dan keakuratan data desa, kualitas dan penguatan SDM perdesaan, serta pembangunan ekonomi lokal yang berbasis sumber daya alam.
Sofyan menilai, lemahnya keakuratan data menjadi salah satu penyebab belum tergarapnya potensi desa secara maksimal dalam mensejahterakan masyarakat. Di sisi lain, SDM Indonesia bakal mengalami perbaikan dengan adanya bonus demografi. Namun sayangnya, penduduk golongan muda cenderung tidak tertarik berprofesi di sektor pertanian. Akibatnya, industri pertanian di perdesaan ditinggalkan dan banyak memilih beralih ke industri jasa. Padahal, kata Sofyan, desa salah satunya berfungsi sebagai tempat produksi dan reproduksi pangan. Jika hal ini terus berlangsung, maka kedaulatan pangan di Indonesia bakal terancam.
“Solusinya adalah penguatan SDM perdesaan melalui pendidikan masyarakat desa berbasis vokasi, khususnya peningkatan pengetahuan manajemen dan sistem informasi,” ujar Sofyan. (NC)
