PONTIANAK – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Doddy Riyadmadji mengajak semua elemen masyarakat berupaya sama-sama meminimalisir berbagai ancaman dan kerawanan yang bisa jadi pemicu terganggunya stabilitas keamanan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Terutama jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018 di Kalbar.
“Pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan agar Pilkada berlangsung aman, tertib dan sukses. Tapi kalau itu tidak didukung semua pihak ya tidak akan berjalan baik,” ungkapnya usai Deklarasi Pilkada Damai yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar di Area Car Free Day (CFD), Minggu (18/2/2018).
Doddy meminta pasangan calon (paslon) Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar 2018-2023, tim pemenangan dan simpatisan menghindari konflik Pilkada di tengah masyarakat.
Ia berharap kampanye dilakukan dengan santun dan bermartabat. Hal ini menjadi upaya agar Pilkada Serentak Kalbar Tahun 2018 sukses.
“Masa kampanye ini adalah tahapan Pilkada paling rawan. Saya harap semua paslon, tim pemenangan dan simpatisan bisa berpolitik secara dewasa,” katanya.
Anggota DPR RI Erwin TPL Tobing menerangkan Deklarasi Pilkada Damai mendeskripsikan situasi Kalbar kondusif.
Pelaksanaan deklarasi ini menjadi komitmen nyata bahwa semua unsur masyarakat, termasuk pemerintahan dan aparat bertanggung jawab lakukan pengamanan Pilkada.
“Kemanan Pilkada ini bukan tanggung jawab aparat saja. Semua elemen masyarakat punya tanggung jawab,” ujarnya.
Erwin optimis aparat keamanan baik POLRI dan TNI dapat mengamankan Pilkada Serentak Kalbar Tahun 2018. Pasalnya, langkah antisipasi dan pencegahan dini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Ia percaya situasi dan kondisi keamanan Kalbar akan terus tetap terjaga.
“Mari kita bantah anggapan bahwa Kalbar rawan konflik Pilkada. Masyarakat sudah membuktikan selama ini dalam keharmonisannya dan taat hukum,” terangnya.
Ia mengimbau pasangan calon (paslon), tim pemenangan dan simpatisan tidak lakukan kampanye hitam atau black campaign. Semua harus menekankan sifat inteletual, kenegarawan dan mental calon pemimpin yang baik dan benar.
“Tunjukkan bahwa kita benar-benar pemimpin yang layak memimpin Kalbar lima tahun mendatang dan bisa mengayomi semua masyarakat. Merangkul keberagaman dan perbedaan. Tidak mementingkan golongan atau kelompok tertentu saja,” katanya.
Para paslon, tim pemenangan dan simpatisna juga diminta untuk tidak sebarkan hoaks. Termasuk menyebarkan isu-isu politisasi SARA dan politik uang.
“Jangan berkampanye dengan menyebarkan ujaran kebencian. Kita harus berpolitik secara elegan,” tandasnya.
Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono berharap deklarasi damai kian membuat Kalimantan Barat menjadi percontohan provinsi lain di seluruh Indonesia. Kalbar diharap jadi role model Pilkada elegan, lancar, tertib, bersih, aman dan sukses bagi daerah lain.
Ia menambahkan Pilkada merupakan pesta demokrasi. Pilkada adalah momentum sukacita masyarakat pilih pemimpin.
“Mari bersama-sama melaksanakan pesta demokrasi dengan elegan, bersih, sopan dan tanpa kerusuhan,” ajaknya.
Kapolda juga mengimbau masyarakat bijak gunakan media sosial (medsos) dengan cara tidak sebarkan berita atau informasi hoaks.
“Pastikan informasi yang diterima terverifikasi dengan baik dan benar. Semua pihak harus bekerjasama menepis anggapan Kalbar rawan konflik pilkada,” imbaunya. (tribunnews.com)
