Jakarta – Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Purdjatno, serta Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, perihal kekurangan dana pengamanan pemilihan kepala daerah serentak.
Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, sudah melaporkan kekurangan biaya pengamanan itu kepada Presiden Joko Widodo. Hari ini kementerian itu juga menerbitkan surat kepada Purdjatno dan Brodjonegoro untuk memberikan solusi terkait hal itu.
Berdasarkan laporan Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Badrodin Haiti, kepada DPR, biaya pengamanan untuk pelaksanaan Pilkada serentak diperlukan sebesar Rp1,07 triliun. Namun, anggaran yang tersedia hanya Rp569 miliar.
Sedangkan dana pengamanan yang dialokasikan dalam APBD tahun ini untuk 269 daerah tersedia Rp645 miliar untuk kepolisian, kejaksaan dan aparatur setempat.
“Solusi untuk kekurangan dana pengamanan itu nanti akan ada pembahasan dan diputuskan dalam sidang kabinet terbatas,” kata Moenek.
Sebelumnya, Haiti di depan rapat kerja dengan DPR, menyatakan, “Terkait pilkada, saya merasa akan terjadi kerawanan cukup tinggi, karena berbagai faktor. Karena itu kita (Polri) sudah memetakan kerawanan di setiap wilayah.”
Sumber :www.antara.com
