Dikutip dari radartegal.com, melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan dana anggaran untuk sektor pendidikan sebesar Rp508,1 triliun pada 2020. Sebagian anggaran, nantinya akan digunakan untuk mendanai ribuan riset dan belasan ribu beasiswa.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mencatat, sebagian dari total anggaran pendidikan tersebut dialokasikan untuk riset sebesar Rp1,5 triliun, yang akan mendanai sekitar 1.450 riset di bawah Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Sedangkan Rp284,1 miliar untuk 104 riset oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
“Selain riset dan penelitian, pemerintah juga akan mengalokasikan untuk memberikan beasiswa LPDP kepada 17.333 mahasiswa S2 dan S3 yang terdiri dari 5.000 mahasiswa baru dan 12.333 mahasiswa lanjutan, dengan menyediakan dana senilai Rp1,8 triliun,” kata Sri di Jakarta, Rabu (25/9) kemarin.
Sri menjelaskan, bahwa alokasi dana pendidikan sebesar Rp508,1 triliun itu berasal dari belanja pemerintah pusat Rp172,2 triliun, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp306,9 triliun, dan pengeluaran pembiayaan Rp29 triliun.
“Itu masuk dalam anggaran pendidikan yang diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM sebagai bagian mewujudkan kesejahteraan dan keadilan rakyat,” ujarnya.
Sementara untuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP), lanjut Sri, akan tetap dilanjutkan dengan mengalokasikan Rp6,7 triliun untuk level mahasiswa dan Rp11,2 triliun untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat.
“Untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi 7,4 juta anak yang berada di tingkat PAUD sebesar Rp4,5 triliun dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp63 triliun untuk 54,6 juta siswa atau 271 ribu sekolah umum atau madrasah,” tuturnya.
Sedangkan untuk sarana dan prasarana, pemerintah menyediakan Rp307,6 miliar untuk PAUD, Rp7,8 triliun untuk merehabilitasi atau membangun 15,1 ribu ruang kelas atau 2.677 sekolah, dan Rp4,4 triliun untuk 87 gedung kampus.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan generasi muda melalui pelatihan kerja dengan alokasi dana sebesar Rp10 triliun. Dari jumlah tersebut, ditargetkan dua juta pencari kerja akan menerima Kartu Pra Kerja untuk mendapatkan layanan vokasi.
“Pelatihan kerja akan dibagi menjadi dua desain implementasi, yaitu digital bagi peserta yang memilih jenis pelatihan melalui platform seperti GoJek, Tokopedia, atau Jobstreet,” jelasnya.
“Pemegang kartu pra kerja juga bisa memilih melakukan pelatihan dengan online (e-learning) atau offline (tatap muka) dan secara reguler yakni pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan secara tatap muka di LPK pemerintah, swasta, serta Training Center (TC),” sambungnya.
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir pernah menyebutkan, bahwa pemerintah mengalokasikan Rp5 triliun untuk menambah jumlah Dana Abadi Riset tahun depan. Dengan begitu, total Dana Abadi Riset yang saat ini Rp950 miliar akan bertambah menjadi Rp5,95 trilun di 2020.
“Jumlah ini ditargetkan terus bertambah, hingga mencapai Rp30 triliun pada 2024. Kami awalnya meminta Rp30 triliun untuk tahun 2020. Tapi yang disetujui DPR hanya Rp5 triliun. Jadi total dana abadi riset untuk tahun depan sebesar Rp 5,95 triliun,” kata Nasir.
Nasir menyatakan, akan terus mengajukan kenaikan dana abadi riset sampai menyentuh target di 2024. Menrutnya, riset di Indonesia bisa didanai dengan baik ke depannya.”Tahun selanjutnya kami meminta anggaran untuk terus dinaikkan. Agar target hingga 2024 sebesar minimal Rp30 triliun tercapai,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kemenristekdikti, Ali Ghufron Mukti mengatakan, prioritas penggunaan dana riset menyangkut keanekaragaman hayati. Hal itu perlu didahulukan, lantaran penelitian keanekaragaman hayati masih minim di Indonesia.
“Ada peneliti dari Inggris yang sampai kebingungan saking banyaknya keanekaragaman hayati milik Indonesia untuk diteliti. Banyak yang bisa diteliti dan manfaatnya bisa diberikan untuk kita, bahkan untuk dunia,” ujarnya.
Keanekaragaman hayati juga akan difokuskan pada bidang yang terkait obat-obatan. Hal ini dinilai perlu, lantaran Indonesia masih melakukan impor obat, padahal mempunyai sumber daya yang melimpah.
