JAKARTA- Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani mengunjungi Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri pada Senin (9/7). Maksud kedatangannya untuk melaksanakan penandatanganan Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) bersama BPP Kemendagri. Dalam Kunjungannya, Indah diterima langsung oleh Kapuslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah BPP Kemendagri Horas Mauritz Panjaitan di Gedung BPP Kemendagari di Jl. Kramat Raya 132, Jakarta.
Menurut Indah, selama ini Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sudah melaksanakan banyak inovasi yang beberapa di antaranya sudah masuk dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) yang diselenggarakan oleh KemenPAN-RB. Untuk itu, Indah berharap BPP Kemendagri bisa melibatkan Kabupaten Luwu Utara dalam program (Puja Indah) yang digagas BPP.
“Inovasi di daerah memang sangat penting, apa yang dilakukan kami di daerah bukan semata-mata untuk mendapatkan penghargaan dan prestasi, tetapi untuk mengejar keterbatasan pembangunan di daerah khususnya dalam bidang pelayanan publik,” ucap Indah.
Indah yakin, menurutnya Kemendagri tidak akan salah jika Luwu Utara diberikan keprecayaan untuk menjadi salah satu daerah yang diproyeksikan dalam program Puja Indah tersebut. “Saya yakin Kemendagri tidak akan salah memilih kami, inovasi nantinya diharapkan jadi budaya kerja di lingkungan ASN di daerah kami,” tuturnya.
Kapuslitbang Pembangunan dan Keuda BPP Kemendagri Mauritz mengapresiasi Bupati Luwu Utara yang sudah datang ke BPP Kemendagri. Menurut Mauritz, selain program Puja Indah, Luwu Utara juga cocok untuk dijadikan sampel pemetaan indeks keuangan daerah yang tengah menjadi programnya saat ini.
“Tahun ini kita tengah melaksanakan indeks pengelolaan keuangan daerah di tingkat provinsi, adapun untuk tingkat kabupaten/kota, kita akan laksanakan tahun depan. Kami pikir, Luwu Utara cocok untuk menjadi bagian itu, karena jika dilihat dari karakteristik daerahnya cukup memenuhi,” terangnya.
Menurut Mauritz, pemetaan indeks keuangan daerah dilaksanakan untuk melihat kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya, dari sisi transparansi dan kinerja keuangan daerahnya. “Pasalnya selama ini banyak APBD yang tidak terkelola dengan baik, yang kemudian menyebabkan banyak permasalahan hukum yang menjerat kepala daerah, dengan adanya program ini, diharapkan tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu,” tegas Mauritz.
Bupati Luwu Utara menyambut baik wacana Puslitbang Pembangunan dan Keuda tersebut, ia berharap besar agar Luwu Utara menjadi bagian dari program yang dicanangkan BPP Kemendagri itu. (MSR)
