Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat mutu rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Komitmen tersebut ditunjukkan dalam rapat konfirmasi Buku Data Pokok 2024 dan rapat Tim Penjaminan Mutu Rekomendasi Kebijakan. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Video Confarance BSKDN pada Rabu, 10 September 2025.
Dalam arahannya, Sekretaris BSKDN Noudy R.P. Tendean menegaskan bahwa penyusunan rekomendasi kebijakan harus sesuai dengan prosedur. Dia menjelaskan, penjaminan mutu kebijakan telah memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 000.10-128 Tahun 2025 tentang Tim Mutu Rekomendasi Strategi Kebijakan di Lingkungan BSKDN.
“Tim ini terdiri dari ketua tim, wakil ketua tim, sekretaris, dan tim penelaah. PIC (penanggung jawab) tim ini akan selalu bergantian di setiap pusat (Pusat Strategi Kebijakan BSKDN,” ucapnya.
Lebih lanjut, susunan tim penjaminan mutu untuk periode September dan Oktober 2025 juga telah ditetapkan melalui Surat Tugas Nomor 000.10/3448/BSKDN. Instrumen penelaahan mutu juga telah dikembangkan, dengan empat dimensi utama yang menjadi dasar penilaian, yaitu Relevansi, Kebermanfaatan, Feasibility, dan Clarify.
Menurut Noudy, dalam pelaksanaannya sering muncul kondisi khusus yang perlu diperhatikan, misalnya ketika terdapat arahan langsung dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hal ini perlu direspons dengan cepat oleh jajaran BSKDN Kemendagri.
Menutup rapat, Noudy menekankan pentingnya adanya standar yang jelas dalam penyusunan rekomendasi kebijakan. Menurutnya, setiap pusat harus mengacu pada sistematika penulisan yang seragam agar hasil kerja dapat lebih mudah dipahami dan terukur. Namun, standar tersebut tetap perlu memberikan ruang fleksibilitas, sehingga bisa menyesuaikan dengan karakteristik isu atau kebijakan yang tengah dikaji.
Dirinya juga mengingatkan, bukan hanya sistematika penulisan yang perlu diperhatikan, tetapi standar pada aspek proses, formula, jadwal, serta timeline pelaksanaan. Dengan adanya acuan bersama tersebut, diharapkan seluruh tahapan penjaminan mutu dapat berjalan lebih efektif, konsisten, dan bisa ditelaah bersama-sama.
