Jakarta- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menegaskan pentingnya peran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dalam membantu pemerintah daerah (Pemda) memetakan berbagai permasalahan terkait pengelolaan keuangan. Dalam hal ini, IPKD diharapkan mampu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi daerah dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Demikian disampaikan, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa Andi Muhammad Yusuf dalam sambutannya pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) IPKD Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Command Center BSKDN pada Senin, 14 Oktober 2024.
Andi menjelaskan beberapa masalah umum yang dihadapi Pemda mencakup terbatasnya anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, kurang komprehensifnya perencanaan pembangunan dari segi capaian output dan dampak, serta ketidaksesuaian pengalokasian anggaran dengan kebutuhan nyata dan tugas pokok fungsi (money follow function). “Seringkali alokasi anggaran tidak sesuai dengan Renstra (Rencana Strategis), sehingga program dan kegiatan yang dijalankan kurang solutif dan inovatif terhadap permasalahan yang ada,” jelasnya.
Dia menambahkan, IPKD juga berperan mengatasi tantangan seperti penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana dan jadwal, serta minimnya transparansi dalam proses perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mengakibatkan sejumlah daerah kesulitan mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena ketidaksesuaian pelaksanaan program dengan perencanaan awal maupun regulasi tata kelola keuangan.
Lebih lanjut, Andi menyoroti adanya perubahan peta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disebabkan oleh keharusan mengakomodasi program-program prioritas nasional. “Program-program prioritas ini sering kali harus diintegrasikan dalam APBD, dan hal ini mempengaruhi alokasi anggaran daerah. Dalam hal ini, IPKD diharapkan dapat membantu daerah untuk tetap fokus dalam perencanaan yang berkelanjutan dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Andi menegaskan kembali bahwa IPKD dirancang untuk memberikan pemetaan yang jelas terhadap berbagai permasalahan pengelolaan keuangan daerah, sehingga Pemda dapat merumuskan solusi yang lebih efektif. Terkait hal itu, BSKDN berkomitmen untuk terus memperkuat implementasi IPKD sebagai upaya strategis dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Andi juga mengapresiasi partisipasi Kota Makassar dalam penginputan IPKD yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Kendati demikian, pihaknya berharap upaya tersebut dapat dilakukan secara konsisten sehingga hasilnya dapat semakin berdampak, tidak hanya bagi pengelolaan keuangan daerah tetapi juga pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Dia mengatakan, pihaknya siap membantu memberikan bimbingan teknis terkait penginputan IPKD pada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar agar semakin baik kedepannya.
“Tren kenaikan yang ditunjukkan dari tahun ke tahun sudah cukup baik, dibutuhkan bimbingan teknis dan kami siap membantu untuk itu. Sekali lagi kami sangat mengapresiasi Kota Makassar yang sudah melakukan partisipasi dalam pengukuran IPKD sampai saat ini,” pungkasnya.
