Jakarta- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggandeng Kompas TV untuk meningkatkan publikasi inovasi dan praktik baik pemerintah daerah (Pemda). Upaya ini dilakukan guna memastikan publik memperoleh informasi yang kredibel, seimbang, dan mudah diakses mengenai berbagai langkah kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal itu disampaikan Sekretaris BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean pada kegiatan Rapat Dialog Kebijakan Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan melalui Kemitraan dengan Media Massa yang digelar di Command Center BSKDN pada Jumat, 21 November 2025.
Lebih lanjut, Noudy menjelaskan kolaborasi dengan Kompas TV merupakan elemen strategis dalam memperkuat kelembagaan, khususnya dalam mempublikasikan berbagai kebijakan, inovasi, dan program strategis BSKDN. “Media merupakan simpul penting dalam ekosistem demokrasi yang tidak hanya berperan sebagai penyebar informasi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam persepsi publik yang positif mengenai kinerja institusi pemerintahan,” ungkap Noudy.
Menurut Noudy, publikasi yang kuat akan mendorong replikasi inovasi di berbagai daerah sebagai bagian dari percepatan pembangunan. Dia mengapresiasi daerah yang masuk nominasi Innovation Government Award (IGA) 2025, serta mendorong mereka memanfaatkan kanal media untuk menampilkan inovasi unggulan masing-masing. “Media seperti Kompas TV menjadi instrumen yang memungkinkan berbagai inovasi daerah di kenal, dipahami, dan diadopsi, direplikasi secara lebih luas. Dalam hal ini daerah tidak harus selalu mulai dari nol,” ungkap Noudy.
Noudy menegaskan, daerah yang tidak mengembangkan inovasi akan tertinggal, sejalan dengan arahan Presiden dan Menteri Dalam Negeri bahwa inovasi merupakan kunci kemajuan dan pendorong efektivitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, publikasi inovasi menjadi bagian penting dalam memperluas pengetahuan, menguatkan kolaborasi, dan mempercepat replikasi di tingkat daerah.
“Karena kita tahu bersama bahwa Kompas TV ini telah menjangkau seluruh Nusantara dan di setiap daerah ada biro-biro Kompas TV. Nah teman-teman di daerah itu kemudian bisa melakukan tindaklanjut kerjasama untuk mempublikasikan hasil-hasil kegiatan kinerja pemerintahan termasuk di dalamnya inovasi-inovasi yang sudah dihasilkan,” tambahnya.
Selain mempublikasikan inovasi, kerja sama BSKDN dengan Kompas TV juga bertujuan memperkuat kualitas komunikasi publik berbasis bukti (evidence-based). Menurut Noudy, kebijakan yang tidak didukung data dan kajian komprehensif cenderung tidak efektif dan berpotensi mendapat resistensi masyarakat. “Kebijakan-kebijakan yang hanya lahir dari euforia perubahan tanpa dukungan data, tanpa kajian yang komprehensif itu tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Noudy juga menyampaikan apresiasi kepada narasumber dari Kompas TV, serta seluruh peserta dari pusat dan daerah yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun virtual. Dirinya berharap kolaborasi ini menjadi energi baru dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif.
“Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan energi bagi kita semua, untuk kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita dalam membangun Indonesia yang kita cintai,”pungkasnya.
