Jakarta- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan dukunganya terhadap komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hal itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo di Kantor BSKDN pada Kamis, 25 Januari 2024.
“Kami sangat mendukung komitmen Pemprov Kalbar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” jelasnya
Lebih lanjut, Yusharto mengatakan, Provinsi Kalbar memperoleh nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tertinggi pada klaster kapasitas fiskal daerah sedang. Nilai yang diperoleh sebesar 86,599. Dari sejumlah dimensi yang diukur, Dimensi Alokasi Anggaran Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dimensi dengan penilaian paling tinggi.
“Nilai dimensi 2 (Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD) menjadi yang paling tinggi yakni sebesar 20. Nilai tersebut sudah memenuhi mandatory spending yang baik baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun SPM (Standar Pelayanan Minimal),” jelasnya
Adapun, skor terendah berasal dari dimensi 5 atau dimensi kondisi keuangan daerah sebesar 7,51. Terikait dimensi tersebut Yusharto meminta Pemprov Kalbar untuk meningkatkan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. “Layanan publik yang mudah diakses dan menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat perlu terus ditingkatkan kualitasnya,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga berpesan agar ke depan terkait penginputan dokumen IPKD pada aplikasi IPKD, Pemprov Kalbar dapat lebih teliti. Upaya tersebut diyakini Yusharto dapat menjadikan penilaian IPKD menjadi lebih baik. “Perlu kerja keras kita semua untuk memastikan di tahun-tahun berikutnya nilai IPKD Provinsi Kalbar semakin meningkat dan menjadi lebih baik,” pungkasnya
