LUWU UTARA – Sidang Majelis Pertimbangan (MP) untuk pertama kalinya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui Balitbangda. Sidang MP ini merupakan mekanisme baru dalam proses perencanaan program kerja kelitbangan sejak Pemerintah mulai menata badan litbang daerah di seluruh Indonesia.
Dalam sidang yang diselenggarakan pada Selasa, (25/7) di Ruang Rapat Wakil Bupati Luwu Utara itu dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara, Abd. Mahfud, dan diikuti hampir seluruh pejabat struktural pemda. Mulai dari Kepala Balitbangda Kabupaten Luwu Utara selaku Sekretaris MP, Bambang Irawan serta sejumlah guru besar dari Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Negeri Makassar (UNM).
Acara tersebut membahas dan menyepakati 6 program dan 15 topik kelitbangan serta kurang lebih 25 usulan kajian baru untuk diprogramkan sebagai agenda kelitbangan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dan tahun berikutnya. “Topik kelitbangan tersebut diusulkan mengacu kepada isu-isu strategis daerah dan identifikasi permasalahan riil yang dihadapi oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta pertimbangan keilmuan dari para tenaga ahli atau praktisi lokal,” kata Bambang Irawan
Meskipun sidang MP ini merupakan forum formal dan hanya dilakukan minimal setahun sekali, namun banyak sekali fungsi dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut.
Wakil Ketua MP yang juga Sekda Luwu Utara, Abd.Mahfud, mengakui bahwa penerapan mekanisme kelitbangan seperti ini cukup membantu pemerintah daerah dalam menentukan program-program prioritas pembangunan ke depan yang sesuai dengan target capaian RPJMD (Rancangan Program Jangka Menengah Daerah).
Menurutnya, banyak isu dan permasalahan yang sebelumnya tidak pernah dibahas dalam forum mekanisme perencanaan pembangunan daerah, terungkap dalam kegiatan tersebut. “Dari sejumlah usulan topik kelitbangan, yang dibahas dalam sidang ini yakni masalah yang bersinggungan dengan isu nasional dan agenda Nawa Cita Presiden RI, seperti kajian peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kapasitas aparatur, penanggulangan kemiskinan, penggunaan teknologi informasi, dan kajian-kajian penguatan integritas dan reformasi birokrasi,” tutupnya. (IFR/Humas BPP Luwu Utara)
