JAKARTA- Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), tengah menyusun strategi untuk mengoptimalkan sisa anggaran. Plt. Kepala BPP Kemendagri, Agus Fatoni menuturkan, saat ini anggaran BPP Kemendagri dipangkas sebesar Rp 11.5 miliar dari semula Rp 56.862 miliar. Jumlah tersebut direalokasi untuk penanganan Covid-19. “Hari ini kita berkumpul untuk merumuskan kegiatan apa yang bisa dilakukan di masa Covid-19,” ujarnya, saat membuka pertemuan bersama jajarannya, di Aula BPP Kemendagri, Senin (4/5).
Menurutnya, di tengah pandemi optimalisasi anggaran dapat dilakukan melalui kegiatan daring. Fatoni menyebutkan, beberapa kegiatan yang bisa dijalankan terutama dalam menunjang tugas dan fungsi BPP Kemendagri. Pertama, melakukan Rapat Koordinasi Kelitbangan Nasional (Rakornas) dengan litbang daerah. Kedua, menggelar seminar berbasis daring (webinar) seminggu sekali. Webinar ini membahas beragam isu aktual yang juga melibatkan litbang daerah. Ketiga, menyusun policy brief atau rekomendasi kebijakan yang diterbitkan seminggu sekali.
Di sisi lain, Fatoni meminta, agar para peneliti dapat menyusun rekomendasi kebijakan terkait isu terkini secara mandiri. Rekomendasi ini nantinya bakal disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Untuk memacu semangat kinerja, BPP Kemendagri telah menyediakan insentif bagi peneliti yang produktif. “Ada anggaran insentif bagi peneliti yang menyusun rekomendasi,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Sekretaris BPP Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menuturkan webinar harus disiapkan secara matang, terutama dalam menentukan topik pembahasan. Karenanya, pembahasan mengenai penentuan topik agar segera dilakukan. Dirinya mempersilakan, kepada Kepala Puslitbang agar merumuskan tema yang bakal diangkat. Selain itu, jika memungkinkan, kata Maurits, narasumber pada kegiatan tersebut dapat melibatkan Mendagri, Sekjen Kemendagri, atau lainnya termasuk para pakar.
Menyikapi hal ini, Kepala Puslitbang, Kurniasih, mengatakan isu yang tengah banyak diperbincangkan saat ini, yaitu terkait strategi Indonesia dalam menghadapi tantangan usai pandemi. Isu tersebut, lanjutnya, dapat menjadi salah satu masukan yang menarik untuk dibahas. “Kalau bisa kita selangkah di depan (pembahasannya),” ujarnya.
Kurniasih mencontohkan, gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan industri besar di Indonesia akibat pandemi. Kondisi ini menimbulkan persoalan baru seperti pengangguran dan sebagainya. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan. “Ini tanggung jawab kita sebagai pemerintah, menyiapkan skema yang cepat untuk membuat terobosan dalam menghadapi kelangkaan pekerjaan setelah Covid-19,” katanya.
Kepala Puslitbang Inovasi Daerah, Matheos Tan juga menyampaikan pandangannya terkait rencana beragam kegiatan tersebut. Ia menambahkan, untuk mengadakan webinar perlu memastikan jadwal pelaksanaannya. Sebab, hal ini berkaitan dengan penyusunan target capaian. Ihwal isu yang dibahas, Matheos menyarankan, agar materi yang disampaikan adalah hal yang memang dibutuhkan oleh Mendagri, terutama yang berkaitan dengan pemerintahan dalam negeri.
Para peneliti yang hadir memberikan pendapatnya terkait kegiatan yang bakal dilakukan. Beberapa di antaranya memberikan masukan berupa isu-isu yang dinilai krusial untuk diperbincangkan. Selain itu, aspek penyelenggaraannya juga turut disoroti, mulai dari waktu pelaksanaan, narasumber yang terlibat, sampai dengan memperhitungkan sisi keamanan. (MJA)
