JAKARTA – Pagu anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri, sejak tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan seiring dengan pemangkasan angaran yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo yang lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur dalam negeri.
Dalam Rapat Review Program Kegiatan BPP Kemendagri, T.A 2016, di Aula BPP Kemendagri, Selasa 22/11, Kepala Bagian Perencanaan BPP Kemendagri Muhammad Noval memaparkan data penurunan anggaran tersebut. Pada 2015, pagu anggaran BPP Kemendagri senilai 64,8 miliar turun pada 2016 menjadi 55 miliar. Selain itu, pagu anggaran pada 2017, BPP Kemendagri juga mengalami penurunan senilai 54 miliar. Anggaran tersebut juga menurut Noval akan diprediksi mengalami penurunan, seiring dengan wacana penghematan APBN, yang rutin dilaksanakan pemerintah sejak lima tahun terakhir.
Dalam pertemuan tersebut, Noval juga memaparkan perkembangan angaran BPP Kemendaggri yang sudah terserap hingga 85 persen. Penyerapan anggaran tersebut akan terus bertambah seiring dengan beberapa program kegiatan yang belum terealisasi dan akan segera dilaksanakan sebelum akhir tahun ini.
“Anggaran BPP Kemendagri yang berjumlah 47 miliar tersebut setelah mengalami pemangkasan, teralisasi senilai sekira 89 persen, dan diharapkan tercapai hingga 95 persen pada akhir tahun,” ucap Noval.
Selain anggaran, Noval juga memaparkan beberapa rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada 2017. Di kesekretariatan, kegiatan akan lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur internal dan pembinaan BPP Daerah. Selain itu, kegiatan kelitbangan juga lebih mengutamakan beberapa program nasional yang terbagi pada masing-masing pusat litbang.
Tidak lupa, Noval juga menyarankan, setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPP Kemendagri terbentuk, para pelaksana kegiatan harus segera menggenjot kegiatan, khususnya yang paling utama seperti Rakornas, hal itu dikarenakan, jika ditunda hingga beberapa bulan, ditakutkan akan mengalami pemangkasan, sehingga berdampak tidak efektif terhadap beberapa rencana program kegiatan.
“Maka Januari harus segera digenjot kegiatan, karena kalau tidak, dikhawatirkan akan terjadi pemangkasan anggaran, seperti yang sudah terjadi. Karena pemangkasan anggaran sepertinya akan rutin dilaksanakan pemerintah pusat,” tukas Noval. (msr)
