JAKARTA- Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) diimbau terus tingkatkan serapan anggaran 2019. Sebab, serapan itu akan menjadi dasar pengalokasian pagu anggaran 2021. Hal ini diungkapkan, Kepala Bagian Perencanaan BPP Kemendagri Muhammad Noval Labadjo, saat mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Anggaran dan Kinerja Tahun Anggaran 2019 serta Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2020, di Aula BPP Kemendagri, Rabu (8/5).
Dia menyebutkan, realisasi pagu anggaran 2019 masih perlu ditingkatkan terutama untuk beberapa kegiatan kelitbangan. Sebab, BPP Kemendagri per 7 Mei 2019 serapan anggarannya masih di angka 30,33 persen, dari total anggaran Rp 44,363 miliar. “Masih perlu dipercepat lagi (pelaksanaan program), terutama kegiatan kelitbangan yang saat ini ada beberapa topik yang sedang dirancang,” kata Noval.
Untuk menghindari optimalisasi anggaran di internal BPP Kemendagri, realiasi anggaran harus terus didorong. Ia menekankan, jangan sampai unit kerja menunda agenda kajian kelitbangan. Guna melancarkan agenda, diperlukan konsolidasi pada masing-masing unit kegiatan. “Termasuk kami di sekretariat, bagaimana merancang kegiatan, misalnya kegiatan Rakornas (rapat koordinasi nasional), kami mengoptimalkan serapan pada semester pertama,” kata Noval.
Selain itu, pada 2020 BPP Kemendagri mendapat pagu anggaran Rp 48, 6 miliar. Nominal itu jauh lebih rendah dari usulan anggaran yang semula Rp 97,1 miliar. Berkaitan dengan pagu anggaran 2020, Noval mengingatkan agar masing-masing unit kerja segera menyerahkan Term of Reference (TOR) dan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) paling lambat pada 9 Mei 2019.
Noval menyarankan, untuk rancangan kajian penelitian, diharapkan sudah mengarah pada topik-topik yang bakal dituju. Dia mengaku, belum lama ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberikan beberapa catatan topik penting dan membutuhkan dukungan dari kegiatan kelitbangan. “Kami melihat beberapa sudah dilaksanakan oleh kita, mungkin rekomendasinya yang belum sampai,” katanya.
