JAKARTA – Keberadaan BUMD sebagai salah satu strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama ini dirasa belum maksimal, suntikan modal besar dari pemerintah daerah setiap tahun pun terkesan sia-sia.
Latar belakang tersebut menjadi salah satu fokus yang dibahas dalam seminar laporan akhir kajian strategis dengan tema Strategi Memaksimalkan Kinerja BUMD, yang diselenggarakan oleh Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah BPP Kemendagri, di Hotel Losari Roxy Jalan KH. Hasyim Asyári, Rabu 25/5.
Para peserta merupakan para pelaku BUMD yang ada di Indonesia. Turut hadir pula sebagai narasumber yaitu Eddy S Bramiyanto Biro Perekonomian Pemprov Jateng, A. Syauqi Soeratno DPP Badan Kerja Sama BUMD, Prof. Muclis Hamdi, Akademisi, M. Ikhsan pakar pemerintahan, dan Emile George Boeky dari Ditjen Bina Keuda Kemendagri. Seminar tersebut juga merupakan bagian dari proses Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai BUMD yang tengah digodok oleh Ditjen Bina Keuda Kemendagri.
Emile George Boeky mengatakan, RPP BUMD saat ini tengah mencapai 50 persen. Untuk itu, melalui seminar tersebut, saran dari para pelaku BUMD di Indonesia sangat diharapkan demi terwujudnya regulasi yang tepat sasaran.
“RPP mengenai BUMD ini akan menjawab beberapa permasalahan BUMD selama ini. BUMD yang terkesan melakukan permborosan selama ini, pada masa mendatang diharapkan akan lebih bermanfaat dan dapat bisa meningkatkan PAD, serta kesejahteraan masyarakat,” kata Emile. (msr)
