JAKARTA – Memasuki minggu keempat Februari, Mohammad Noval Kepala Bagian Perencanaan (Bagren) menagih laporan bulanan atau update bulanan kegiatan dari setiap Pusat dan Sekretariat di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penagihan laporan tersebut diungkapkan Kepala Bagren disaat Rapat Optimalisasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi serta Program dan Kegiatan BPP Kemendagri di Ruang Rapat I, Selasa (20/2).
Kepala Bagren mengungkapkan rapat ini menindaklanjuti dari Surat Sekjen pada awal 2018 tentang penyiapan laporan bulanan. Tujuan dari Laporan Bulanan ini adalah untuk mengontrol anggaran dan kegiatan di lingkungan Kemendagri. Penyerapan anggaran BPP Kemendagri pada 2017 kurang memuaskan yaitu 88 %, untuk itu perlu adanya kontrol.
Laporan bulanan tersebut terdiri dari tiga items yaitu Kesiapan Pelaksanaan Kegiatan Eselon I, Realisasi Capaian Anggaran dan Realisasi Kinerja, Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa. “Laporan bulanan kegiatan harus dilaporkan ke Bagren setiap tanggal 10 bulan berjalan”, ungkap Noval.
Pada rapat tersebut hadir pula Kepala Bagian Keuangan, Atik Maryatie. Atik mengatakan laporan bulanan ini merupakan salah satu bentuk komitmen bagi BPP Kemendagri dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran. “Harus ada sinergi antara anggaran dan output”, kata Atik.
Bahkan Atik menambahkan sampai pertengahan Februari ini, realisasi BPP Kemendagri baru 8.4%. “Kecilnya realisasi pada Februari dikarenakan setiap Pusat dan Sekretariat di lingkungan BPP masih menunggu turunnya revisi dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)”, kata Atik.
Pada akhir rapat, Noval berpesan agar segala hambatan, baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar diinformasikan ke Bagian keuangan dan Bagian Perencanaan. “Konsultasikan segala permasalahan ke kami, kami siap untuk membantu”, kata Noval. (FNH)
