Jakarta, -Usai dilantik, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo langsung mengadakan rapat tertutup dengan jajaran Eselon 1 kementeriannya. Tjahjo menginventarisasi program kerja di Kemendagri.
“Kami ingin ada inventarisasi masalah, kemudian yang kedua ini ada beberapa kementreian baru, sehingga bagaimana jangan sampai ada overlapping program,” kata Tjahjo usai rapat di Kemendagri, jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (27/10/2014).
Tugas Kemendagri menurutnya harus memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan membangun sistem birokrasi yang lebih efektif dan efisien. “Kemudian kita (Kemendagri) menyampaikan persepsi memberikan perizinan itu harus dipercepat,” terang Politisi PDIP ini.
Tjahjo juga telah membuat kesepakatan dengan pejabat eselon 1 tidak akan ada batas antara menteri dan pejabat eselon 1. Dimana terdapat tugas yang bisa langsung dikerjakan, akan langsung dikerjakan.
“Asal satu, terkait keuangan negara kebijakan itu harus hati-hati, kita ingin mengurangi jangan sampai terkesan pegawai negeri bermasalah hukum semua, terus menjadi departermen yang memang tugasnya melayani dan mempercepat proses birokrasi,” tegasnya.
Tjahjo menuturkan akan memprioritaskan program untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan potensi desa yang ada, memperkuat struktur kecamatan, dan mengembangan wilayah perbatasan.
“Ini kan kemendagri kayak negara kecil, semua aspek mencakup secara komprehensif dan sudah sepakat dengan Dirjen apa yang sudah diperbuat selama 10 tahun ini, kendala dimana, mana daerah yang belum, sisanya yang menyangkut RUTR dan masih kurang 8 provinsi yang belum membuat Perda,” ucap pria lulusan Undip ini.
Dia menegaskan Kemendagri harus proaktif dan jangan menunggu. Menteri, Sekjen, dan Dirjen akan langsung terjun ke lapangan apabila terjadi permasalahan.
“Tahun depan ada 188 Pilkada, ini kan belum di putuskan, menunggu dulu bagaimana Perpu, pemerintah tetap sama ingin Pilkada langsung, makanya semua pejabat di DPR juga harus jago lobi juga,” pungkasnya.
“Saya dengan pak sekjen mau segera bertemu dengan KPU,” tutupnya.
Sumber : www.detiknews.com
