Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan pembahasan terkait dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015 yang menggunakan pagu anggaran tahun 2014 sebesar Rp 72,9 triliun.
“Kita akan samakan persepsi saja, tidak ada masalah apa-apa sebetulnya,” kata Basuki di Balai Kota, Kamis (2/4).
Ia mencontohkan beberapa hal yang akan disamakan persepsinya. Misalnya adalah soal Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI seperti Bank DKI yang total modal setornya Rp 13 triliun sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda), PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Rp10 triliun, dan PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ) Rp 1,5 triliun.
“Bank DKI baru setor Rp 3 triliun, PT Jakpro baru setor Rp 2,5 triliun, dan FSTJ baru setor Rp 47 miliar. Ini kewajiban perseroan kan ada 25 persen harus disetor, kami ingin minta boleh tidak dari uang yang ada dipotong,” ujar Basuki di Balai Kota.
Pemotongan tersebut, kata Basuki mirip yang dilakukan oknum DPRD beberapa waktu lalu saat mengajukan dana siluman. Pemotongan ini dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang penganggarannya berlebih, dengan melakukan analisis terlebih dahulu.
“Misalnya, kami ingin potong, betul tidak sih, bangun GOR itu sampai Rp 43-47 miliar. Apa ini tidak mark up? Bikin event olahraga sampai butuh 300 orang, swasta saja bikin event olahraga marathon begitu cuma 200 orang. Kita ini bisa sampai 1.000 panitia, apa betul?” ujarnya.
Dengan demikian pihaknya akan melakukan evaluasi, sehingga apabila benar terjadi mark up atau penggelembungan dengan dana yang berlebihan, maka kegiatan tersebut akan dihapuskan. Sebagai gantinya, dana yang dianggarkan untuk kegiatan tersebut dialihkan untuk BUMD yang sudah jelas keberadaannya.
Bank DKI sendiri membutuhkan modal lagi berkaitan dengan program kartu elektronik non transaksi tunai untuk pembelian kebutuhan warga DKI. Termasuk PT FSTJ yang membutuhkan modal banyak karena ditargetkan supaya bisa memiliki gudang untuk stok beras yang banyak, serta PT Jakpro yang semua properti di Jakarta kuncinya adalah belanja aset, belanja tanah sehingga bisa dipergunakan untuk membeli itu.
“Termasuk Dinas Perumahan, kita mau bangun banyak perumahan. Kenapa tidak beli tanah terus. Termasuk PU Tata Air, tanah untuk embung-embung air. Model-model ini mesti disamakan persepsi dengan Mendagri,” kata Basuki.
Sumber:www.suara pembaruan.com
