MEDAN – Menristekdikti Mohamad Nasir menyebutkan total anggaran riset capai Rp 24,9 triliun. Sayangnya hanya Rp 10,9 triliun yang benar-benar digunakan untuk kegiatan penelitian atau riset.
Fakta pemanfaatan dana riset itu disampaikan Nasir saat Rakernas 2018 di kampus Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Rabu (17/8).
Kegiatan tahunan ini menghadirkan Menkeu Sri Mulyani Indrawati sebagai pembicara kunci. Selain itu juga hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Mantan rektor terpilih Undip itu menjelaskan ada beberapa kegiatan tidak terkait riset, namun menggunakan alokasi dana riset.
Seperti perjalanan dinas di luar kegiatan penelitian, seminar-seminar atau pelatihan di luar urusan riset.
“(Kedepan, red) harus dikembalikan ke peruntukan utamanya,” jelas dia. Peruntukan utama dana riset ya untuk kegiatan riset atau penelitian langsung.
Nasir menuturkan potensi publikasi internasional dari dana riset yang ada, sejatinya cukup besar. Dia menjelaskan dari dana riset yang benar-benar untuk riset Rp 10,9 triliun, sebanyak Rp 2,4 triliun diantaranya ada di Kemenristekdikti.
Bermodal dana tersebut, sepanjang 2017 Kemenristekdikti bisa meningkatkan jumlah publikasi internasional terindeks Scopus hingga 17.279 judul.
Capaian tersebut menurut Nasir cukup fenomenal. Dengan jumlah publikasi hingga 17 ribu judul lebih itu, Indonesia berhasil menyalip Thailand. “Dalam sejarah 20 tahun belum bisa kalahkan Thailand,” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyinggung riset peneliti Indonesia yang belum banyak masuk tahap fase produksi masal.
Dia mengaku bahwa pemerintah memiliki keterbatasan anggaran, khususnya untuk dana riset. Untuk itu dia berharap ada optimalisasi dana riset yang tersedia.
Sri Mulyani berharap dana riset yang tersedia benar-benar diperuntukkan kegiatan riset. “Saya tidak anti perjalanan dinas,” katanya.
Hanya saja perjalanan dinas yang menggunakan dana riset, harus terkait dengan kegiatan riset atau penelitian yang sedang digarap.
Di hadapan para rektor, Sri Mulyani memaparkan bahwa anggaran pendidikan di APBN 2018 mencapai Rp 444,13 triliun.
Dana ini termasuk transfer ke daerah, pembiayaan 400 ribuan peserta program Bidik Misi, 56 juta paket dana bantuan operasional sekolah (BOS), serta pembayaran tunjangan profesi guru untuk 435 ribu guru PNS maupun non PNS.
Sri Mulyani menjelaskan porsi dana pendidikan Indonesia sebanyak 20 persen dari APBN. Porsi itu ternyata sama dengan alokasi dana pendidikan Vietnam.
Tapi sayangnya dia menerima laporan dari PISA kualitas pendidikan Vietnam lebih baik dibanding Indonesia.
“Kenapa tidak bisa sama seperti Vietnam. Padahal sama-sama 20 persen. Ini PR bersama,” katanya. Dia berharap ada peningkatan strategi pendidikan serta belajar dan mengajar. (JPNN.COM)
