Jakarta- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan peluncuran metode survei periodik atau tele survey yang dirancang untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat terkait isu-isu yang dihadapi oleh daerah. Peluncuran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah melalui pendekatan berbasis bukti. Adapun peluncuran tersebut berlangsung di Command Center BSKDN pada Rabu, 9 Oktober 2024.
“Untuk meningkatkan kualitas strategi kebijakan, kami hari ini juga melaunching satu metode survey yang melibatkan narasumber atau responden dari daerah untuk memberikan tanggapan terhadap isu-isu yang dihadapi daerah,” jelas Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo pada acara launching tersebut.
Dia mengatakan, metode survei tersebut dilaksanakan dengan cermat, menggunakan teknik clustering yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status sosial responden. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai persepsi masyarakat terhadap isu-isu yang relevan.
“Survei periodik ini akan membantu kami untuk memantau kondisi daerah dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun,” ungkap Yusharto
Dirinya menyebutkan, pelaksanaan survei akan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh tetap terkini dan relevan. Selain itu, hasil dari survei ini akan digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, serta merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas analisis data, pihaknya juga mengajak para pemangku kepentingan untuk terlibat dalam interpretasi hasil survei agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Yusharto menegaskan, melalui peluncuran metode survei periodik ini, BSKDN Kemendagri berkomitmen untuk terus berinovasi dalam penyusunan kebijakan, menjadikan data sebagai dasar pengambilan keputusan, dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
“Mohon dukungannya Bapak/Ibu sekalian, dari sisi metodologi berikut bagaimana menafsirkan data yang ada untuk kita bisa gunakan bersama sehingga kita akan benar-benar menyajikan kebijakan itu sudah berbasis evidence yang kita temukan dari lapangan,” pungkasnya.
