
Hak Batalkan Perda Dihapus, Mendagri Perkuat Pengawasan Kebijakan
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus wewenang Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menteri Dalam …
News
on June 15, 2017