JAKARTA – Pemerintah Australia berinvestasi 120 juta dolar Australia atau sekitar Rp 1.2 triliun untuk menjalankan proyek peningkatan inovasi teknologi di bidang bisnis pertanian dan penelitian. Proyek pengembangan teknologi terbaru ini untuk diterapkan di lima provinsi, yakni Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat.
Direktur Jenderal Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Jumain Appe mengatakan, tujuan utama dari kerja sama ini untuk memperkuat ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi bagi pengembangan kapasitas industri dan usaha-usaha kecil. Menurut dia, melalui sentuhan teknologi, pendapatan petani akan meningkat signifikan. Pasalnya, produksi pangan seperti padi, buah dan peternakan juga akan meningkat.
“Hingga pada akhirnya dapat berkontribusi dalam meningkatkan daya saing kompetitif bagi perekonomian nasional. Saya kira ini sejalan dengan apa yang kami lakukan di Kemenristekdikti. Kami mendorong penguatan inovasi yang dapat mensejahterakan rakyat. Kerja sama ini dapat diimplementasikan di berbagai area,” kata Jumain, di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta, Selasa 22 November 2016.
Dalam menjalankan proyek tersebut, Kemenristekdikti dan The Australian Commonwealth and Scientific Industrial Research Organization (CSIRO) menandatangani nota kesepahaman tentang kolaborasi di bidang riset dan teknologi. Bersamaan dengan itu, juga dilakukan penandatanganan perjanjian pengaturan pelaksanaan untuk program Applied Research and Innovation System in Agriculture (ARISA), sebuah program yang diimplementasikan CSIRO dengan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia.
Andrew Ash mengatakan, aktivitas proyek peningkatan inovasi di bidang pertanian ini dimulai sejak 2013 dan sudah dilakukan di Malang, Lombok, Madura, Jember, NTB, dan Pulau Sumbawa. “ARISA merupakan bagian dari program Rural Economic Development yang mendorong kerjasama sektor swasta dengan petani dan universitas atau lembaga riset lain yang mempunyai inovasi di bidang pertanian dan belum pernah diterapkan,” ujar Andrew. (IFR/Pikiran Rakyat)
