Bandung- Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan, khususnya pengendalian inflasi serta penguatan kebijakan berbasis bukti. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan audiensi bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat di Kantor BP2D Jabar pada Rabu, 27 Agustus 2025.
Yusharto memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian Jawa Barat yang konsisten menjaga posisi sebagai salah satu provinsi dengan inovasi terbaik di Indonesia. Menurutnya, capaian tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga dapat menjadi teladan nasional yang inovasinya layak direplikasi oleh provinsi-provinsi lain.
“Kami berharap Jawa Barat ini menjadi mitra kita untuk bisa saling mereplikasi inovasi yang ada dan menjadi lokomotif untuk bisa mengajak teman-teman dari provinsi lain untuk bisa meningkatkan inovasi yang ada di daerah mereka masing-masing,” ungkap Yusharto.
Lebih lanjut, dia mengatakan, saat ini pihaknya terus berusaha memperluas kerja sama dengan pemerintah daerah melalui berbagai bentuk kolaborasi. Mulai dari penyelenggaraan pameran inovasi, seminar, hingga forum pembahasan hasil riset yang bertujuan mendekatkan para pemangku kepentingan dengan masyarakat. Upaya tersebut, dinilai menjadi strategi untuk memperkuat interaksi dan memastikan inovasi benar-benar memberikan manfaat nyata.
Sejalan dengan itu, Yusharto juga menekankan bahwa sinergi inovasi di daerah memiliki kaitan erat dengan stabilitas ekonomi nasional. Salah satu isu penting yang diangkat adalah inflasi akibat komoditas pangan strategis, seperti cabai, bawang, dan tomat. Dirinya menyebut, Jawa Barat memiliki kantong-kantong produksi pangan yang potensial untuk dikembangkan menjadi model pengelolaan inflasi daerah berbasis produksi dan distribusi yang berkelanjutan.
“Terutama yang masalah inflasi itu, kami lagi mencari-cari model seperti apa untuk kita bisa mengatasi inflasi yang dari waktu ke waktu masih terus jadi masalah sampai saat ini,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga menyoroti pentingnya program review kebijakan yang saat ini tengah dijalankan BSKDN dengan menggandeng mitra internasional, termasuk Jepang melalui Koso Nippon dan Yayasan Nusantara Sejati. Program tersebut memungkinkan evaluasi pembangunan dilakukan secara lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat.
“Selama ini, perencanaan pembangunan di banyak daerah masih bersifat mekanistis karena hanya melibatkan kelompok yang sama dari tingkat desa hingga provinsi. Dengan adanya program review, kita bisa mendapatkan suara yang berbeda sehingga arah perencanaan lebih tepat sasaran,” ujar Yusharto.
Tidak hanya itu, Yusharto turut menyinggung program SKALA, hasil kerja sama dengan Pemerintah Australia. Program ini telah melatih para analis kebijakan (anjak) di berbagai daerah agar lebih profesional dan mampu menyusun rekomendasi kebijakan yang berkualitas. Dirinya berharap Jawa Barat, dengan cakupan wilayah yang luas dan jumlah penduduk besar, dapat mengambil peran penting dalam memperkuat kapasitas analis kebijakan sehingga menghasilkan kebijakan daerah yang lebih adaptif dan responsif.
Di sisi lain, audiensi tersebut juga membahas penguatan Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ITKPD) yang akan digunakan untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan secara lebih komprehensif. Menurut Yusharto, keberadaan ITKPD diharapkan dapat menyatukan berbagai indeks yang selama ini tersebar sehingga menghasilkan instrumen penilaian yang lebih terintegrasi.
“Kami harap Jawa Barat dapat berperan aktif dalam perumusan kebijakan nasional sekaligus menjadi laboratorium inovasi bagi provinsi lain. Kami percaya dengan potensi wilayah, sumber daya manusia, serta kapasitas kelembagaan yang dimiliki, Jawa Barat bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” pungkasnya.
