JAKARTA – Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak Universitas Tadulako (Untad) untuk bermitra dalam pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan.
“Kerja sama ini penting agar Kemendagri dapat memperoleh isu strategis di tataran lokal dengan cepat, selain mendapat masukan secara bottom up,” ujar Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Badan Litbang Kemendagri, Eko Prasetyanto saat memimpin Rapat Penjajakan Kerja Sama di Kantor Badan Litbang Kemendagri, Jakarta, Kamis, 3 Februari 2022.
Pemerintah, imbuh Eko, akan bekerja lebih optimal bila didukung oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, pengusaha, akademisi, media massa, dan masyarakat. Terlebih masukan dari kalangan akademisi seperti dari perguruan tinggi sangat dibutuhkan dalam rangka merumuskan kebijakan berbasis pengetahuan.
“Yang paling mengerti isu lokal tentu teman-teman di wilayah tersebut, seperti (masalah) perbatasan, desa, keuangan daerah, dan sebagainya. Sehingga diharapkan Untad dapat memberikan masukan isu-isu di Sulawesi Tengah untuk dikaji bersama,” kata Eko. “Hasil kajian nantinya akan dimanfaatkan pimpinan dan komponen teknis di direktorat jenderal dalam pengambilan kebijakan yang lebih tepat.”
Sementara itu, Kepala Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum, Akbar Ali yang juga hadir pada rapat tersebut membeberkan isu lain yang dapat diangkat. Menurutnya Sulawesi Tengah merupakan wilayah yang rawan terhadap gerakan separatis. Karena itu, Akbar Ali meminta Untad dapat menyodorkan masukan kebijakan kepada Kemendagri guna menyelesaikan konflik sosial di sana. “Apalagi indeks kerawanan pilkada di Sulawesi Tengah tergolong tinggi. Ini perlu diantisipasi untuk Pemilu 2024 mendatang,” ucap Akbar.
Di sisi lain, Kepala Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan, Mohammad Noval menyinggung isu pengelolaan sumber daya alam. Dirinya berujar masalah pengelolaan sumber daya alam juga harus menekankan kelestarian lingkungan di sekitarnya. “Perubahan iklim menjadi perhatian dunia saat ini. Isu tersebut bisa kita kaji bersama untuk menyusun kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam,” kata Noval.
Menanggapi hal tersebut, Dosen Universitas Tadulako, Irwan Waris mengatakan siap untuk mendukung Kementerian Dalam Negeri dalam memberikan masukan kebijakan. Ia menuturkan setiap tahunnya, Untad memproduksi 400 judul kajian yang bisa dimanfaatkan berbagai pihak. “Kami memiliki sumber daya yang memadai untuk mendukung itu. Semoga upaya kerja sama ini dapat segera ditindaklanjuti,” tandas Irwan.
