PONTIANAK – Turun dari Bandar Udara Supadio Pontianak Kepala BPP Kemendagri sekaligus Pj Gubernur Kalimantan Barat Dodi Riyadmadji disambut langsung oleh Kapolda Kalimantan Barat. Setelahnya di hari pertama kerja sebagai Pj Gubernur Kalbar Dodi langsung menghadiri pertemuan dengan perwakilan BPK Kalbar dan jajaran Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota se Kalbar membahas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK semester II Tahun 2017 di Aula Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Achmad Yani 1 Pontianak, Selasa (16/1/2018).
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar Ida Sundari mengatakan bahwa aparat pemerintah daerah (entitas) belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sesuai ketentuan yang berlaku.
“Dokumen pendukung tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh entitas belum membuktikan adanya penyelesaian atas temuan pemeriksaan sesuai rekomendasi BPK RI,” ungkapnya.
Ida Sundari juga mengakui bahwa Tim Penyelesaian Keuangan Daerah (TPKD) belum bekerja optimal.
“Monitoring dari inspektorat juga belum optimal,” terangnya.
Mewakili Pemerintah Daerah, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menegaskan akan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Pemerintah Kota Singkawang.
“Kami akan berupaya meraih dan mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tegasnya.
Sebelum rapat ditutup diselingi dengan penandatanganan kesepakatan oleh Pj Kalimantan Barat beserta BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar untuk meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. (MSR)
