News

Plt. Kepala BPP: Program 2018 Harus Sejalan Dengan Arah Kebijakan Kemendagri

JAKARTA – Program kerja 2018 harus sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Itulah yang disampaikan Plt. Kepala BPP Kemendagri Dodi Riyadmadji dalam Rapat Kerja Persiapan Pelaksanaan Program dan Kegiatan BPP Kemendagri Tahun Anggaran 2018, di Aula BPP Kemendagri, hari ini Kamis (14/12).

Ia mengatakan beberapa arah kebijakan Kementerian Dalam Negeri seperti efektivitas penggunaan dana desa serta tata kelola pemerintahan yang baik harus menjadi perhatian utama. Ia menambahkan pada tahun depan kerja sama antar lembaga akan semakin diperkuat. “Sebagai contoh dalam program penghargaan Innovative Government Award dan Leadership Award misalnya, program tersebut bukan hal sepele. Beberapa Kementerian/Lembaga meminta kerja sama dengan BPP terkait program ini,” ucapnya.

Dodi juga mengatakan ada beberapa program prioritas nasional yang akan dilaksanakan pada 2018, seperti pilot project replikasi model inovasi pelayanan perizinan pada daerah tertinggal, penyusunan dan penilaian indeks inovasi daerah, serta penyusunan peta rekomendasi pembinaan inovasi daerah. “Kita akan mengambil sampel di dua daerah tertinggal seperti Kabupaten Jeneponto dan Lampung Barat,” kata Dodi.

Dalam rapat tersebut juga dipaparkan komposisi pagu alokasi APBN 2018 untuk BPP Kemendagri sebesar Rp 48,283 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari belanja operasional sebesar Rp 6,775 miliar, belanja non operasional Rp 19,908 miliar, dan belanja pegawai sebesar Rp 21,599 miliar. Anggaran tersebut diakui Dodi masih belum ideal, pasalnya masih lebih besar belanja pegawai dari pada belanja operasional.

Selain Dodi, Kapus Litbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan BPP Kemendagri Kurniasih mengatakan, pada tahun depan pusatnya akan melakukan kerja sama dengan beberapa komponen baik di Kemendagri atau pun di kementerian lain yang berhubungan dengan program yang ia buat.

“Kerja sama memungkinkan dengan cara berpartner dengan komponen yang ada kaitannya dengan program kerja yang akan dilakukan, seperti dengan Dirjen PMD Kemendagri dan Kementerian PDT,” terang Kusniasih. (MSR)

Join The Discussion