JAKARTA- Pemerintah menyelenggarakan Rapat Kerja Pemerintah (RKP) yang dihadiri Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh wilayah Indonesia. Tercatat sebanyak 576 Kepala Daerah diundang dalam RKP yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10), termasuk Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin.
Sebelumnya Alex datang ke acara IGA (Innovation Goverment Award) Puslitbang Inovda, BPP Kemendagri memaparkan aneka ragam inovasi yang telah berhasil tercapai selama masa kepemimpinannya.
Sementara dalam RKP tersebut semua Kepala Daerah mendengarkan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebelum mendengar arahan Presiden, para Kepala Daerah menyimak paparan singkat dari 3 (tiga) Menteri Koordinator masing-masing yakni Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Menteri Koordinator Perekonomian, dan Menteri Koordinator Bidang PMK.
Pada kesempatan itu Presiden Jokowi minta pengelolaan APBD tidak dengan pola lama. Pengelolaan keuangan seharusnya ada di kepala daerah bukan yang lain. Selain itu, untuk meningkatkan daya beli, Presiden minta diperbanyak program padat karya yang membuka lapangan pekerjaan. “Saya contohkan perbaikan irigasi, jalan di desa agar adanya dana bagi masyarakat agar bekerja atau cash for work,”katanya.
Kemudian, Presiden juga meminta Kepala Daerah concern pada pertumbuhan ekonomi. Presiden contohkan Banggai tumbuh 37,12%, Blora 23,53%, Bojonegoro 21,95%. Presiden juga mengingatkan agar Kepala Daerah memperhatikan inflasi. Presiden sampaikan contoh yakni Tual 9,6, Watampone (Bone) 5,37.
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyampaikan inflasi Indonesia secara umum sejak tahun 2014 hingga sekarang juga terus turun. Presiden sampaikan komoditas ekspor Indonesia mulai diterima di negara lain. Contoh komoditas kelapa, kopi, kakao, dan lainnya.
Tak lupa hal penting yakni Investasi juga disampaikan. Presiden meminta diberikan peluang untuk manufaktur dan industri. Serta mendorong investasi padat karya.
Kedepan Jokowi mengatakan membutuhkan pemimpin yang reformis senang dengan inovasi dan mempercepat pelayanan pada masyarakat.”Akan keluar Perpres untuk membangun sistem e-procurement, e-planning, e-budget sehingga mengurangi korupsi,” jelasnya.
Dia juga mengingatkan agar jangan ada yang bermain dengan anggaran, agar sistem lebih baik ke depan. Dia menyarankan bagi yang ingin membangun infrastruktur dapat meminjam ke PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) dengan sistem dicicil melalui APBD.
Sementara itu mengenai pertanian dia meminta agar ada pola atau desain baru, misalnya cepat bergerak pasca panen.Selanjutnya dia meminta perhatian pada beberapa bidang seperti pembenahan SMK, kemudian pembangunan SDM agar vokasional yang dilihat dari kebutuhan masing-masing daerah. “Jangan ada dana diparkir tapi digunakan agar bergulir di masyarakat,” ujarnya.
Dalam arahannya Presiden juga meminta adanya prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni menetapkan kebijakan, pembinaan & pengawasan serta tanggung jawab akhir.
Di akhir arahan awal, Presiden sampaikan agar setiap masalah dapat diselesaikan secara bersama-sama. (IFR/Puspen Kemendagri)
