JAKARTA – Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI, Sandy Nur Ikfal Raharjo mengungkapkan, saat ini ideologi tidak melulu menjadi faktor yang mendorong seseorang untuk masuk dalam gerakan terorisme. “Faktor kuat lainnya yaitu keterbatasan pendidikan dan kemiskinan. Karena kemiskinan, seseorang bisa menjadi nekat, ditambah dengan pendidikan yang terbatas,” ujarnya dalam Seminar Bidang Politik Internasional “Jejaring ISIS: Tantangan Regional dan Global” di Jakarta.
Misalnya saja terlihat dari serangan terorisme di perbatasan Indonesia-Malaysia-Filipina beberapa waktu lalu. Dalam kurun waktu 2016 lalu, sedikitnya ada 33 korban Anak Buah Kapal (ABK) yang diculik di perairan Sabah-Sulu, perairan Sulu-Basilan dan perairan Lahad Datu. Sementara pada 2017, ada enam ABK yang menjadi korban penculikan di perairan Sabah dan perairan Lahad Datu.
Dari aksi terorisme itu, Sandy melihat ada tiga wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Filipina. Tiga wilayah tersebut yaitu Nunukan, kepulauan Sangihe dan Talaud. Tiga wilayah ini masuk kategori wilayah miskin dan rentan terhadap aksi terorisme.
Dia menyebutkan, penduduk ketiga wilayah tersebut memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. 53 persen penduduk Nunukan lulusan sekolah dasar (SD), Kepulauan Sangihe 52 persen lulusan SD dan Talaud 29 persen lulusan SD. ”Secara geografis dengan jarak yang dekat akan memungkinkan terjadinya arus orang dan senjata dari dan ke Indonesia. Ini tentu rentan dengan terorisme,” terang Sandy.
Rentannya wilayah Asia Tenggara terhadap aksi-aksi terorisme global semacam ini tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa upaya-upaya penanganan terorisme dan penegakan hukum yang masih tergantung pada legislasi nasional masing-masing Negara. Disamping itu, persoalan instabilitas domestik dan celah pengamanan di wilayah perbatasan, khususnya antara Indonesia-Malaysia-Filipina juga kerap menghambat efektivitas kerja sama penanganan terorisme di tingkat regional.
Sandy katakan, kerja sama lintas batas dalam memerangi terorisme di perbatasan harus ditingkatkan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal. “Selama ini, kerja sama masih lebih dominan pada hubungan di tingkat pemerintah, dan ini harus diperluas aktornya,” harapnya.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Siswanto menekankan, penanganan terorisme lintas global harus menjadi perhatian utama setiap negara untuk saling bekerja sama menanggulanginya. Sedangkan sisi lainnya, Indonesia harus meningkatkan lagi upaya-upaya counter terrorism dan mekanismenya dalam skala global, tutupnya. (LIPI)
