JAKARTA – Pemotongan anggaran bagi setiap Kementerian dan lembaga di pemerintah pusat bukan sekadar wacana. Setiap tahun pemotongan anggaran tersebut menjadi rutinitas pemerintahan di masa Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Di sisi lain, pemotongan anggaran merupakan hal yang baik, dikarenakan anggaran lebih di prioritaskan untuk pembangunan infrastruktur di daerah. Namun di sisi lain, pemangkasan anggaran berpengaruh pada kinerja di setiap kementerian, termasuk komponen terkecilnya. Seperti yang terjadi di Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri.
Menurut Mohamad Noval Kepala Bagian Perencanaan BPP Kemendagri, Pemangakasan anggaran akan berpengaruh pada program yang sedang berjalan di BPP Kemendagri. Namun, menurutnya jika kemungkinan terjadi pemangkasan di BPP, maka program yang belum dilaksanakan menjadi salah satu pilihan, sementara itu, program prioritas nasional menjadi prioritas utama untuk tidak dilakukan pemangkasan.
Wacana pemangkasan anggaran juga dikeluhkan beberapa pejabat BPP, Syabnikmat Nizam Kapus Litbang Adwil dan Polpum BPP Kemendagri berharap agar Bagian Perencanaan BPP memberikan alasan yang kuat agar pemangkasan tidak terlalu signifikan. Menurutnya anggaran BPP Kemendagri sangat minim dibanding komponen lain di Kemendagri. “Jika dilakukan pemangkasan lagi, sementara output kita adalah rekomendasi kebijakan, maka apa lagi yang harus kita kerjakan. Sangat miris ketika BPP Kemendagri dikatakan hidup segan mati tak mau,” ucapnya dalam rapat yang dilaksanakan di Aula BPP Kemendagri (10/7).
Plt. Sekretaris BPP Kemendagri Subiyono menyarankan jika terjadi pemangkasan anggaran melebihi harapan, maka yang harus dilakukan adalah pemotongan yang proporsional, ia berharap pemangkasan bisa dinegosiasikan. Menurut Subiyono pemanghematan mau tidak mau harus dijalankan, pasalnya hal tersebut merupakan suatu kebijakan.
“Jika terjadi maka harus proporsonal dan negosiasikan sebisa mungkin. Terutama program pusat yang mana saja yang harus dipotong, tetapi juga harus mempertimbangkan daya serap. Mohon utamakan yang belum dilaksanakan, kecuali jika memang terpaksa dipangkas untuk beberapa program yang sudah jalan,” tuturnya.
Sesuai informasi Kemendagri mendapat jatah penghematan anggaran kurang lebih sebesar Rp 80 miliar, sementara BPP Kemendagri diperkirakan mendapat jatah pemangkasan anggaran sekira Rp 2 miliar. (MSR)
