JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Jumat (26/5). Pertemuan tersebut membahas mekanisme penguatan aparatur pengawas internal pemerintah (APIP), khususnya inspektorat di daerah.
Mendagri Tjahjo mengatakan, pihaknya sejak Januari – Maret 2017 ini kerap melakukan pertemuan dengan KPK untuk melakukan kajian tentang penguatan APIP. Selama ini, kasus-kasus yang dianggap ‘sepele’ di tingkat daerah tak ditangani dengan baik, sehingga perlu dibangun sistem lebih baik.
“Intinya, secara umum kami ingin penguatan pengawasan di daerah. Jangan sampai urusan Rp 10 juta saja tertangkap tangan, sampai KPK turun ke bawah,” ujar Tjahjo di Gedung KPK.
Menurut Tjahjo, pembahasan ini berupaya memperkuat fungsi inspektorat daerah dalam mengawasi anggaran. Makanya, ia inginkan agar inspektorat ini memiliki kewenangan lebih seperti peningkatan independensi, penguatan sumber daya manusia dan perbaikan tata kelola birokrasinya.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penguatan APIP merupakan salah satu konsentrasi KPK untuk mencegah dan meminimalisasi korupsi sejak awal di instansi pemerintahan. Kemendagri dan KPK sudah melakukan kajian terkait apa saja yang membuat APIP ini tidak efektif.
“Perlu penguatan dan pengawasan di tingkat daerah sehingga ‘alarm’ di daerah sudah bisa bunyi dan pencegahan korupsi bisa diminimalisasi,” tambah Febri. (Humas Puspen Kemendagri)
