JAKARTA—Perguruan tinggi diminta berperan aktif dan bermitra dengan industri untuk mengembangkan inovasi dan teknologi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, anggaran ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia masih belum mendapat perhatian yang memadai. Ini misalnya tercermin dari alokasi anggaran riset dan pengembangan yang masih minim.
Menurut data yang dihimpun oleh Insead, perguruan tinggi bisnis dengan kampus yang tersebar di Eropa, Asia, dan Timur Tengah, tahun lalu Indonesia menempati urutan ke-97 dalam hal inovasi secara global. Posisi ini jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Singapura misalnya bahkan berada di peringkat 10 besar, dengan menduduki posisi tujuh. Malaysia ada di posisi ke-32, Vietnam ke-52, dan Thailand ke-55.
Anggaran riset yang dibiayai pemerintah juga masih minim. “Saat ini, anggaran yang disediakan pemerintah melalui APBN untuk membiayai penelitian dan pengembangan hanya sekitar 0,1% saja dari PDB. Angka tersebut terbilang kecil dibandingkan belanja publik untuk riset di negara-negara Asia seperti, Malaysia 1,25%, China 2,0%, Singapura 2,20%, Jepang 3,60%, Korea Selatan 4,0%,” ujar Bambang di sela-sela peluncuran buku Sains, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menuju Indonesia 2045, pekan lalu.
Riset dan pengembangan berperan penting dalam melahirkan inovasi. Langkah ini misalnya berhasil diterapkan oleh Korea Selatan. Biaya riset yang tinggi di bidang teknologi telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan membawa negara ini menandingi Jepang.
Bambang menambahkan, saat ini pemerintah berupaya membentuk program Dana Inovasi dengan melibatkan sektor swasta, terutama untuk memobilisasi sumber dana guna membiayai kegiatan penelitian dan menghasilkan inovasi.
Pembentukan Dana Inovasi akan menciptakan kesempatan bagi tiga pemangku kepentingan yaitu, pemerintah, universitas, dan industri. Ketiganya akan berkolaborasi dalam mempromosikan inovasi melalui kegiatan penelitian terapan.
“Kemitraan antara perguruan tinggi dengan dunia industri tentu saling menguntungkan. Pihak pertama [perguruan tinggi] memberi layanan jasa dalam bentuk konsultasi, penelitian, atau survei mengenai sesuatu yang dibutuhkan oleh pihak kedua [industri]. Pihak kedua menyediakan dana guna mendukung program dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak pertama,” katanya.
Sementara itu, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Sangkot Marzuki menyebutkan perguruan tinggi harus membenahi sains, teknologi, dan inovasi agar Indonesia tidak terjebak ke dalam perangkap negara berpenghasilan menengah atau middle income trap serta mendorong daya saing.
Terdapat dua cara untuk memajukan riset dan pengembangan, yaitu menarik investor dalam skala masif, seperti yang dikerjakan Singapura dan memperkuat sektor pendidikan.
“Perguruan tinggi sebagai pencetak sumber daya manusia harus lebih giat berinovasi. Kurikulum perguruan tinggi harus selaras dengan kebutuhan zaman yang dinamis, sehingga tidak terjadi disrupsi,” kata Sangkot. (IFR/Bisnis.com)
