JAKARTA – Tantangan memajukan bangsa dapat digenjot melalui sektor penelitian. Namun sayangnya, belanja penelitian di Indonesia hanya 0,1 persen. Jumlah itu masih jauh dengan negara tetangga sekelas Malaysia dan Singapura yang sudah di atas satu persen. Pemerintah mendorong agar sektor swasta berperan ikut mengembangkan riset.
Sebab di negara lain, paling banyak penggelontoran dana riset justru bukan dari pemerintah, tetapi dari sektor swasta. Sedangkan di Indonesia, dari total belanja riset, dana dari pemerintah jauh lebih besar.
“Memang ini bagian dari yang sangat berat ya. Ada prioritas yang saling beririsan, semua sektor dianggap penting. Penelitian juga penting. Alokasi anggaran riset Indonesia masih jauh sekali. Di negara lain itu sektor swasta paling banyak yang menyumbang,” kata Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Amich Alhumami, dalam Lokakarya Knowledge Sector Initiative (KSI), Rabu (17/5).
Amich mendorong agar swasta bergerak dan berperan lebih besar dalam mendukung riset. Salah satunya bisa berkontribusi melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).
“Melalui dana CSR, atau ada agenda yang dibuat secara khusus sektor swasta. Karena kampus itu pusat orang bertalenta yang akan memberikan data-data kokoh yang busa dipertanggung jawabkan oleh pengambil kebijakan nantinya,” jelas Amich.
Knowledge Sector Initiative (KSI) adalah program kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Australia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kebijakan publik yang lebih berkualitas, yang menggunakan penelitian, analisis, dan bukti secara lebih baik.
Pimpinan Tim KSI, Petrarca Karetji mendukung penuh penelitian dapat memajukan bangsa dan dalam upaya perguruan tinggi menuju kelas dunia (World Class University). Namun menurutnya, jurnal internasional penelitian Indonesia masih rendah. Hal itu juga disebabkan belanja riset yang masih rendah.
“Di sisi lain saling terkait, jika kualitas penelitian enggak bagus, hasil rekomendasi yang diberikan tidak tajam yang akan diambil pengambil kebijakan, maka untuk apa ini didorong. Jadi memang harus sama-sama sejalan meningkatkan kualitas,” tegas
Petrarca.
Kualitas dosen juga menjadi tantangan dengan fungsi dan perannya mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. “Inovasi di Indonesia dibanding negara lain masih kalah jauh. Ada dua pilihan, penelitian bisa membangun investasi luar untuk masuk ke Indonesia secara besar-besaran atau di dalam negeri mengembangkan manufaktur di Indonesia. Ini tantangan,” jelasnya.
Lokakarya yang diselenggarakan pada tanggal 17-18 Mei 2017 ini menandai akhir dari lima tahun pertama (fase 1), pelaksanaan kemitraan yang ambisius antara pemerintah Indonesia dan Australia melalui Knowledge Sector Initiative (KSI) untuk memperkuat sektor pengetahuan Indonesia.
Lokakarya ini mendiskusikan pencapaian inisiatif tersebut sampai saat ini, menjadi wadah untuk pertukaran pengetahuan dan pembelajaran antara Indonesia dan negara lain, serta menarik pembelajaran penting dari berbagai negara untuk digunakan dalam memperkuat inisiatif tersebut di fase berikutnya. (IFR/Jawa Pos)
