Bogor – Bidang riset dinilai perlu mendapatkan alokasi anggaran yang memadai. Indonesia dinilai perlu belajar dari negara maju yang kuat karena riset dan teknologinya.
Hal itu terungkap dalam kunjungan sejumlah anggota Komisi VII DPR ke Pusat Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di kawasan Cibinong Science Center Botanical Garden, Bogor, Selasa (25/4).
Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu, mengatakan, kedatangan pihaknya untuk memastikan sejauhmana LIPI telah melakukan risetnya.
“Kita apresiasi, mestinya pemerintah memberi dukungan, mengoptimalisasi untuk riset LIPI berkaitan dengan anggaran,” kata Gus Irawan.
Dalam kesempatan ini, Gus Irawan juga mempertanyakan program pemerintah terkait pengembangan riset yang direvisi. Misalnya, program 100 Science Techno Park yang kemudian di tengah jalan ada yang dihentikan.
“Sangat kita sesalkan. Oleh karena itu ke depan harus kita support anggaran untuk LIPI untuk kegiatan riset lebih besar,” ucapnya.
Apalagi, lanjut dia, saat ini LIPI telah menghasilkan paten terbanyak di Indonesia. Meskipun yang dikomersialisasi masih sedikit, lanjut dia, diharapkan temuan, inovasi dan teknologi LIPI dapat meningkatkan produktivitas UKM melalui teknologi tepat guna.
“Pemerintah nampaknya belum menempatkan riset sebagai sesuatu yang penting,” kata Gus Irawan.
Kepala LIPI, Iskandar Zulkarnain, mengungkapkan, melalui kunjungan anggota DPR, LIPI ingin mengenalkan fasilitas Cibinong Science Center Botanical Garden dan teknologi yang dihasilkan LIPI.
“Kita tidak berharap langsung ada sesuatu yang keluar dalam bentuk konkret,” ujarnya.
Dalam hal anggaran, usulan anggaran LIPI untuk tahun 2018 dibahas di Bappenas, namun harus disesuaikan dengan program nasional. Padahal LIPI spektrum penelitian pada ilmu pengetahuan yang sifatnya luas seperti sosial, hayati, kebumian dan teknik.
Sementara itu program nasional berorientasi pada infrastruktur. Padahal kegiatan penelitian tidak hanya soal infrastruktur. Menurutnya infrastruktur hanyalah penunjang.
Untuk tahun 2017, anggaran LIPI sekitar Rp 1,1 triliun itu pun di dalamnya terdapat hibah atau pendanaan dari luar negeri. Porsi anggaran penelitian dalam postur anggaran LIPI kecil.
Dalam hal ini struktur anggaran seperti itu tidak sehat karena dari Rp 1,1 triliun itu anggaran penelitian kurang dari Rp 400 miliar, sisanya untuk anggaran rutin atau operasional. Dari kondisi itu LIPI harus melakukan penyesuaian riset dengan anggaran yang tersedia.
“Melalui kunjungan ini, kita ingin anggota DPR memiliki pemahaman yang benar terhadap tugas penelitian LIPI,” katanya.
Iskandar berharap, untuk kedepan ada perbaikan regulasi sebab penelitian tidak sama dengan proses produksi.
“Dalam kurun waktu lima sampai sepuluh tahun bisa jadi baru menghasilkan sesuatu. Pertanggungjawaban hasil riset juga sebaiknya berbasis outcome atau apa yang dihasilkan,” tambahnya. (IFR/Beritasatu.com)
