Jumlah peneliti Indonesia dinilai masih minim. Data dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB ( UNESCO) pada 2016 menyebutkan bahwa kuantitas periset di negeri ini adalah yang paling sedikit di antara negara-negara anggota G-20.
Rasio jumlah periset di Indonesia, menurut sumber tersebut, yaitu 89 peneliti untuk per 1 juta penduduk. Dibandingkan dengan Singapura—jawara ASEAN—yang memiliki 6.658 peneliti per 1 juta penduduk, Indonesia masih jauh tertinggal.
“Indonesia kekurangan peneliti,” ungkap Wakil Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Satryo Soemantri Brodjonegoro seperti ditulis Kompas, Selasa (20/9/2016).
Kondisi tersebut semakin bertambah berat karena kualitas peneliti dalam negeri pun dinilai masih belum memadai. Hal ini, terlihat dari jumlah publikasi ilmiah periset lokal yang masih tertinggal dari negara tetangga.
Dikutip dari kopertis12.or.id pada Senin(16/1/2017), dalam setahun Indonesia hanya mampu menghasilkan 6.260 riset. Sementara Malaysia mampu membuat 25.000 riset, Singapura 18.000 riset, dan Thailand 12.000–13.000 riset.
Publikasi penelitian dari negara-negara Islam dibandingkan beberapa negara lain.(Thomson Reuters/ISI Web of Science Database)
Kenyataan ini cukup memprihatinkan mengingat penelitian berperan besar dalam memajukan suatu bangsa. Contoh saja, Amerika, China, Inggris, Jerman, dan Jepang. Negara-negara maju itu masuk dalam peringkat 5 besar sebagai negeri terbaik dalam hal publikasi ilmiah menurut scimagojr.com.
Tak cuma soal jurnal limiah, beberapa industri di dalam negeri pun kedapatan minim melakukan research and development (RnD) atau penelitian dan pengembangan. Pada industri berbasis sains seperti farmasi, misalnya.
Berdasarkan tulisan di kemenperin.go.id, Rabu (27/1/2017), meski menguasai 70 persen pasar kebutuhan farmasi dalam negeri, industri ini masih mengimpor 95 persen bahan baku obat. Hal itu terjadi karena mereka tidak melakukan RnD.
Padahal, merujuk Kontan, Senin (13/2/2017), pasar produk farmasi di Indonesia rata-rata tumbuh 10 persen per tahun pada periode 2011-2015. Adapun pada tahun lalu, nilai transaksi pasar diperkirakan mampu mencapai Rp 69 triliun dan diperkirakan akan menghasilkan Rp 102 triliun pada 2020.
Solusi untuk industri farmasi
Untuk menjawab tantangan di industri farmasi nasional, Presiden Joko Widodo lalu mengeluarkan regulasi. Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.
Salah satu poin instruksi tersebut memerintahkan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) untuk mengoordinasikan, serta mengarahkan penelitian dan pengembangan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan.
Menristekdikti diminta pula melakukan dan mendorong pengembangan tenaga riset dengan mendirikan fasilitas riset, terutama studi klinik dan studi non-klinik.
“(Pengembangan itu) dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga ahli, industri farmasi, dan alat kesehatan,” tegas Presiden seperti dirilis situs web Sekretariat Kabinet, Selasa (19/7/2016).
Dari sektor swasta, beberapa lembaga pendidikan telah memulai langkah serupa. Salah satunya, Indonesia International Institute for Life Science (i3L).
Aktivitas mahasiswa di laboratorium Indonesia International Institute for Life Science (i3L)
Aktivitas mahasiswa di laboratorium Indonesia International Institute for Life Science (i3L)(International Institute for Life Science (i3L))
Dalam operasionalnya, kampus itu punya kurikulum internasional berbasis sains dan bisnis. Dengan demikian, para mahasiswa tak hanya dididik menjadi ilmuwan tapi juga pebisnis sehingga bisa memasarkan produk temuannya.
“Kami ingin membantu industri (berbasis) sains di Indonesia,” ujar Kepala Program Magister Bio-Management i3L Cristina Gomez, Senin (16/1/2017).
Lebih lanjut, kata Gomez, intitusi ini punya program Magister Bio-Management. Melalui program ini, para mahasiswa dapat memperoleh gambaran utuh mengenai alur kerja di perusahaan berbasis sains, termasuk industri farmasi.
Mereka bisa belajar langsung dan menyelami betapa industri ini berkembang cepat mengikuti hasil penelitian terbaru. Langkah ini diharapkan dapat mendorong berbagai pihak untuk membantu pemerintah memenuhi kebutuhan tenaga ahli dan riset di industri berbasis sains. (IFR/Kompas.com)
