JAKARTA – Bidang Keuangan Daerah Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah menggelar FGD (Focus Group Discussion) Kajian Strategis Penerapan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) berbasis akrual di daerah pada Rabu (12/4) di Aula BPP Kemendagri.
Acara ini dihadiri oleh beberapa narasumber dari Universitas Indonesia, Dedi Nuriawan dan dari BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) DKI Jakarta Syaefulloh. Tidak hanya itu, para peserta juga terdiri dari beberapa Pemda seperti Jawa Tengah. Mereka akan berdiskusi secara serius namun santai terkait pengelolaan SAP berbasis akrual yang lebih transparan dan akuntabilitas.
“SAP berbasis akrual tentu menunjukan keseriusan, keseimbangan, dan akuntabilitas. Karena dengan sistem akrual kita bisa membenah diri secara gamblang memberitahukan akademisi yang selama ini banyak memberikan masukan ke pemerintah,” ungkap Dodi Riyadmadji, Plt. Kepala BPP Kemendagri saat pembukaan FGD tersebut.
Dodi berharap, dengan penerapan SAP yang akrual ini, dapat membedah secara tuntas anggaran-anggaran yang sudah direalisasikan oleh Pemerintah Daerah dan pejabat dalam negeri. “Sehingga tidak ada lagi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menunjukkan beberapa temuan di pemerintah. Karena hasil audit ditangani langsung oleh ahli akutansi secara akrual,” pintanya. (IFR)
