JAKARTA – Salah satu program prioritas nasional BPP Kemendagri adalah Leadership Award yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Wacana pelaksanaan tersebut kembali dibahas oleh Pusat Litbang Otda, Politik, dan PUM BPP Kemendagri yang bertindak sebagai sekretariat sekaligus pelaksana kegiatan tersebut, pada Rabu (8/2) di Aula BPP Kemendagri.
Pembahasan dilaksanakan dalam rangka mematangkan program kegiatan tersebut agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Sementara, beberapa wacana tahapan-tahapan program akan disusun dalam waktu dekat.
Heryandi Roni, Kepala Bidang Otonomi Daerah Puslitbang Otda BPP mengatakan kegiatan itu akan dilaksanakan selama 11 bulan ke depan dengan puncak acara penghargaan diperkirakan jatuh pada Oktober atau November mendatang. Leadership Award secara teknis akan dilakukan penilaian terhadap 11 provinsi yang kepala daerahnya memenuhi indikator kapabilitas, integritas, akseptabilitas, dan kompatibilitas.
Sementara itu, Rochayati Kapus Litbang Inovasi Daerah menyarankan agar penilaian tidak dilakukan kepada personal saja, namun pada jenis program yang dijalankan. Selain Rochayati, Plt. Kepala BPP Dodi Riyadmadji mengatakan, pada indikator kapabilitas sebaiknya ditambahkan poin bagaimana cara kepala daerah dalam menghadapi kasus.
“Itu perlu dijabarkan lagi dalam bentuk poin-poin, seorang kepala daaerah layak diberi penghargaan karena beberapa poin-poin tersebut,” kata Dodi.
Dodi juga meminta agar nantinya penghargaan tersebut tidak hanya diberikan kepada 3 gubernur, namun perlu diberikan juga kepada 5 walikota dan 10 bupati di Indonesia. “Jumlah tersebut cukup bijak karena kita juga melihat jumlah gubernur sebanyak 34, walikota sebanyak 93 orang, dan Bupati sebanyak 400an,” ucap Dodi.
Selain Dodi, Kapus Litbang Otda, Politik, dan PUM Syabnikmat Nizam mengatakan, segala proses pelaksanaan program leadership award tersebut didasarkan pada beberapa kriteria. “Program leadership award dilaksanakan berdasarkan beberapa kriteria di antaranya sinergitas dengan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dan Ditjen Otda dan PUM, memperhatikan penghargaan kementerian/lembaga dan swasta, Inovative Government Award, serta kajian kelitbangan,” tutur Syabnikmat. (MSR)
