JAKARTA – Bertindak sebagai pembicara dalam pertemuan yang dilaksanakan bersama Mendagri Tjahjo Kumolo dan pejabat seluruh komponen Kemendagri, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengklaim, Sulses merupakan salah satu daerah pertama sekaligus menjadi percontohan otonomi daerah di Indonesia.
Hal itu dikarenakan pemerintah Sulsel selama ini telah mengaplikasikan tata pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang melayani masyarakat. Menurut Syahrul negara akan baik jika pemerintahan berjalan baik. Pemerintah yang baik, tambah Syahrul, adalah pemerintahan yang berwibawa dan dihargai. Untuk itu, perlu sinergitas antara pusat dan daerah. “Baik itu antara Mendagri dengan gubernur, atau gubernur dengan bupati/walikota,” kata Syahrul di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (30/1).
Namun, selama ini pemerintah di kabupaten/kota sering berjalan sendiri-sendiri yang membuat pemerintahan tidak efektif. Banyak bupati/walikota tidak mengerti sistem birokrasi pemerintahan yang linier. Hal tersebut menurut Syahrul bisa melemahkan posisi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, sekaligus melemahkan wibawa Mendagri.
“Saya sering melihat, Bupati dan Walikota bersama Dirjen melaksanakan peresmian tidak mengundang Gubernur, sebaliknya regulasi di pusat lebih sering tanpa melibatkan daerah, padahal daerah belum siap, regulasi sudah dibentuk. Gaya orde lama seperti itu sebaiknya tidak dilakukan lagi saat ini,” tegas Syahrul.
Pada masa mendatang Syahrul berharap pemerintah pusat dan daerah harus duduk bersama, karena menurutnya masih ada aspek-aspek regulasi yang harus dibenahi. Koordinasi kedua belah pihak harus lebih intens dilakukan agar kepala daerah bisa melaksanakan cita-cita membangun rahmat dan perlindungan kepada masyarakat.
“Maaf pak menteri, seorang Dirjen harus sudah pernah mengunjungi Aceh hinga Papua. Kita harus sering duduk bareng. Begitu pun pemerintah daerah yang harus sering bertemu dengan masyarakat, dari warung kopi ke warung kopi, secara tidak formal. Pemerintah itu mengatur orang, tidak sama dengan mengatur sawah, jadi harus turun ke lapangan,” terang Syahrul. (MSR)
