KUPANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berpesan agar masyarakat menjadikan momentum pergantian tahun sebagai ajang introspeksi diri. Hal tersebut juga berlaku bagi seluruh elemen jajaran pemerintah untuk mengevaluasi kinerjanya.
Dia mengatakan, memasuki 2017 ini memang sebaiknya dilakukan introspeksi diri dan evaluasi instansi kelembagaan. Lebih tepat bila seluruh aparatur sipil bisa mempersiapkan diri dan fokus pada program di tahun mendatang.
“Lakukan instropeksi diri, evaluasi diri dan evaluasi instansi kelembagaan di semua tingkatan untuk mempersiapkan program kerjanya di 2017 lebih fokus ambil kebijakan dan program yang dapat langsung dirasakan masyarakat luas,” kata Mendagri Tjahjo usai kunjungan kerja ke NTT.
Ia juga mengajak kepala daerah dan para aparatur pemerintahan dari pusat sampai daerah, sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian saling menghormati antarelemen masyarakat.
“Saling mengingatkan, acara pergantian tahun pada 2016 ke 2017 tidak diselenggarakan dengan bermewah-mewahan,” ujar dia.
Pemerintah, kata dia senantiasa hadir memberikan rasa aman ke masyarakat. Makanya ia ingatkan agar deteksi dini terus dilakukan. Kordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) dari provinsi sampai kecamatan harus terus berjalan.
“Kalau ini dilaksanakanakan membuahkan hasil, suasana aman tenang sehingga aktifitas pembangunan dapat berjalan baik,” kata Tjahjo.
Seperti halnya perayaan Natal kemarin yang berjalan aman dan lancar, Mendagri mengatakan bisa terwujud berkat kordinasi pemerintah dan aparat keamanan. Komitmen kepala daerah dinilai sangat tinggi dalam melaksanakan kordinasi serta deteksi dini bersama aparat keamanan.
“Kepolisian, khususnya Densus dan Intelkam Polri didukung TNI dan BIN mampu membongkar jaringan-jaringan teroris yang diindikasikan akan membuat suasana tidak stabil jelang Natal dan Tahun Baru 2017,” tambah dia.
Masyarakat juga diimbau agar terus bersatu padu untuk dapat menjadi mata telinga aparat kepolisian di daerah tentunya terpadu dengan BIN, TNI, Kejaksaan. Ditambah komunikasi rutin seluruh elemen tersebut dengan para tokoh, mulai dari tokoh masyarakat, agama dan adat. (Puspen Kemendagri)
