JAKARTA – di zaman modern saat ini keterbukaan informasi menjadi hal yang lumrah. Begitu pun dengan sebuah instansi pemerintah yang harus memiliki wadah informasi agar semua output dan hasil dari kegiatan bisa diketahui publik. Atas dasar itulah rombongan dari BPP Provinsi Riau hari ini, Rabu 21/12 mengunjungi Sub Bagian Perpustakaan, Informasi dan Dokumentasi BPP Kemendagri untuk berdiskusi dan konsultasi terkait pengelolaan website. Romobongan dipimpin oleh Heryudarini salah satu pegawai di BPP Riau.
Heryudarini, menceritakan belum optimalnya pengelolaan website yang ada di BPP Riau saat ini. Ia mengatakan banyak kendala di antaranya tenaga pengelola yang kurang memahami baik di bidang IT atau pun jurnalis yang mensuplai berita untuk setiap kegiatan di BPP Riau. Tidak hanya itu, Heryudarini menambahkan, selain website resmi BPP Riau, website jurnal juga belum dikelola dengan baik.
“Website BPP Riau sudah ada bahkan website jurnal IPTEKIN juga sudah OJS meskipun versi lama, namun tidak ada pengelola, pemberitaan juga kurang begitu update. Untuk itu saya meminta gambaran bagaimana cara Sub Bagian Perpustakaan, Informasi dan Dokumentasi BPP Kemendagri mengelola beberapa website hingga maju seperti saat ini,” terang Heryudarini.
Moh. Ilham A Hamudy Kepala Sub Bagian Perpustakaan, Informasi dan Dokumentasi yang menerima langsung Heryudarini dkk, mengatakan, sejak 2015 website BPP Kemendagri belum terkelola dengan baik, namun memasuki 2016, website tersebut menjadi aktif kembali. Selain itu, selain memiliki Jurnal Bina Praja, BPP Kemendagri juga mengubah tampilan majalah dwi bulanan Media BPP menjadi lebih baik. Kepada para staf dari BPP Riau Ilham juga menyarankan agar BPP Riau segera merekrut tenaga yang memiliki kemampuan di bidang yang sama dibidang IT, perpustakaan, karya tulis ilmiah dan kepenulisan (Jurnalistik).
“Harus direkrut orang yang memiliki kemampuan di bidang-bindang tersebut, atau paling tidak yang sudah ada diberikan fasilitas dari kantor untuk belajar di perusahaan media di daerah, beberapa pemberitaan di website BPP Riau juga belum sesuai dengan standar jurnalistik. Untuk itu tahun depan harus mulai dianggarkan untuk pengelolaan beberapa hal tersebut, khususnya untuk jurnal sebagai wadah bagi para peneliti,” kata Ilham. (msr)
