JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pada prinsipnya pemerintah saat ini terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari masyarakat.
Hadirnya perencanaan pembangunan secara elektronik atau yang sering disebut dengan e-planning menurut Mendagri dapat mewujudkan transparansi terhadap berbagai hal yang telah dikerjakan oleh pemerintah saat ini.
“Saat ini pemerintah tengah berupaya untuk mempercepat proses e-planning agar transparan dan terbuka,” ungkap Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta, (14/12).
Dengan adanya sistem e-planning Mendagri berharap praktek-praktek pungutan liar dapat dicegah. Saat ini dari kemendagri sendiri telah memonitor beberapa tamu yang datang ke Kemendagri.
Intinya fungsi Kemendagri ke dalam yakni mengingatkan pelayanan serta fungsi keluar memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.
Terkait dengan e-planning Tjahjo mengimbau masing-masing daerah untuk benar-benar serius.
“ Jika saya contohkan misalnya Surabaya dan Bandung telah menerapkan e-planning , itu bisa ditiru oleh daerah lain,” ungkap Tjahjo.
Akhirnya kata dia, e-planning berjalan dengan baik, cepat tapi terukur dan juga tepat sasaran.
“Ini komitmen kepala daerah sudah ada, tapi kan kita terjebak di Sumber Daya Manusia (SDM), saya berharap bisa lebih ke depannya, terutama hal-hal yang menyangkut pelayanan masyarakat,” tutup Tjahjo.
Sumber :Humas Puspen Kemendagri
