JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyayangkan dugaan kasus korupsi yang menjerat Wali Kota Cimahi, Jawa Barat nonaktif Atty Suharti. Kelakukan pejabat daerah semacam ini dinilai menodai kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.
“Banyak kepala daerah sudah melakukan MoU dengan KPK bagaimana caranya membangun sistem pemerintahan yang bersih, hal demikian menjadi ternodai,” kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (2/12).
Padahal berkali-kali Tjahjo mengatakan, dirinya sering kali mengingatkan kepala daerah untuk mengantisipasi area rawan korupsi, yakni dalam perencanaan anggaran. Dimana implikasinya pada retribusi pajak, dana hibah bansos dan proyek-proyek yang dinilai fiktif.
“Selama saya sebagai Mendagri, hal itu terus kami ingatkan. Belum lagi parpol juga sudah selenggarakan psikotes. Tapi dalam dua tahun terakhir ini, masih banyak yang korupsi,” kata Tjahjo.
Tjahjo mengatakan, dirinya prihatin dan sedih dengan kelakuan para kepala daerah yang dinilainya membandel. Sebab, mereka dianggap tak amanah. Para gubernur dan bupati/walikota ini dipilih langsung oleh rakyat. Dengan begini, masyarakat merasa tertipu dengan pilihannya.
Menurut dia, banyak hal sudah dilakukan pemerintah. ‘Political Will’ Presiden Joko Widodo melalui menteri-menterinya, kata dia sudah sangat konsisten. Begitu juga Mendagri yang kerap kali mengirimkan surat edaran dan radiogram kepada kepala daerah agar hindari area rawan korupsi.
“Selau saya ingatkan untuk bangun sistem birokrasi bersih, berwibawa dan jaga harga diri serta kehormatan pemerintah,” ujar dia.
Sebelumnnya, beredar kabar Wali Kota Cimahi, Jawa Barat nonaktif Atty Suharti Tochija ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun Tjahjo mengatakan, sejauh ini belum ada kabar mengenai operasi tangkap tangan tersebut. (Puspen Kemendagri)
