JAKARTA – Demi mendukung pelayanan publik yang menyeluruh dan maksimal. Melalui program Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (PKAPD) beberapa tahun terakhir yang dilakukan pemerintah, perangkat desa diharapkan mampu menjadi garda terdepan di lingkungannya dalam hal pelayanan publik, serta dapat meningkatkan kapasitas aparat desa itu sendiri.
Namun, Siti Aminah, Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri melalui penelitian yang dilakukannya di sejumlah desa di Kabupaten bogor menyebutkan, proses pembelajaran pada pendidikan dan pelatihan PKAD belum optimal mendukung peningkatan kapasitas aparat desa. Siti tidak memungkiri, materi diklat yang dilakukan oleh pemerintah selama ini sudah sesuai dan relevan dengan kebutuhan aparat desa. Namun, memunyai kelemahan pada aspek ketepatan metode, kemampuan fasilitator dan intensitas pembelajaran.
Selain itu, menurutnya, pengetahuan, sikap, dan keterampilan aparat desa masih tergolong sedang dan belum optimal mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah desa dalam bidang tata kelola pemerintahan, perencanaan desa, pengelolaan keuangan, serta dalam mengatasi masalah desa.
“Dalam hal ini, masih terdapat masalah kapasitas aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada di desa itu sendiri,” ucap Siti dalam Seminar Kajian Kompetitif di BPP Kemendagri beberapa waktu lalu.
Untuk itu menurutnya perlu perbaikan proses pemebelajaran pada diklat tersebut. Antara lain dengan penyiapan sarana fasilitas belajar melalui penyediaan buku panduan baik hard copy maupun soft copy yang mudah dipelajari dan dicerna aparat desa. Selain itu, Siti juga menyarankan adanya pemberian porsi pembelajaran yang lebih besar terhadap peningkatan keterampilan teknis mengatasi masalah yang muncul di perdesaan, keterampilan pembuatan laporan keuangan, serta keterampilan menyusun RPJMDesa.
“Keterampilan juga sebaiknya dengan metode praktek langsung, saya pikir itu metode yang paling tepat karena materi akan lebih mudah dipahami oleh aparat desa,” terangnya. (msr)
