JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan berupaya menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 merupakan tanggung jawab dirinya.
“Toh tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya sebagai Mendagri, jadi pilkada serentak tahap dua ini harus suskes,” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo nya, Minggu (23/10).
Menurut dia, saat ini KPU dan Bawaslu sudah semakin professional dalam menjalankan tugasnya. Aparat keamanan terpadu khususnya kepolisian memiliki semangat besar untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan pilkada berlangsung.
“Dengan deteksi dini mencermati setiap perkembangan dan dinamika secara nasional sudah dilakukan,” katanya.
Dia menambahkan, saat ini masyarakat Indonesia sudah semakin dewasa dalam berpolitik. Mereka bisa menentukan dan memilih pemimpin yang amanah.
“Mari kita sukseskan pilkada yang demokratis tanpa politik uang, jujur dan berintegritas,” ujarnya.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri Soedarmo menyatakan, mendekati penetapan pasangan calon (paslon) suasana daerah masih kondusif.
“Ada 101 daerah, diantaranya tujuh provinsi, 76 kabuupaten dan 18 kota masih kondusif dan semoga terus berlanjut,” ujarnya, Kamis (20/10).
Dia menambahkan, pemerintah terus melakukan dialog dengan berbagai komponen guna mengantisipasi keadaan yang tidak diinginkan.
“Kita ada tim pemantau pemilu dan kita imbau mereka melakukan pendekatan terhadap pendukung para calon,” ujar Soedarmo.
Menurut dia, untuk menjaga kesepakatan pemilu damai, setiap kandidat akan menandatangani pakta integritas guna menjaga suasana kondusif.
“Kita wajibkan bagi para paslon untuk menandatangi pakta integritas supaya tidak saling menjatuhkan dan tidak melakukan kampanye hitam,” katanya.
Dia mengimbau, untuk para paslon yang tidak lolos verifikasi agar memproses gugatan melalui jalur hukum. “Mereka perlu dikasih kesadaran agar tidak melakukan tindakan anarkis, itu yang kita harapkan,” ujarnya.
Menurut Soedarmo, saat ini pendekatan yang dilakukan oleh tim pemantau kampanye sudah dilakukan. Hal ini guna menghindari provokasi yang dijadika isu bagi paslon untuk menjatuhkan paslon lainya.
“Kita bangun dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat yang dilibatkan menjadi timsesnya, kalau parpol nanti kita undang setelah memasuki masa kampanye,” tuturnya.
Pendeketan ke parpol sendiri sudah dilakukan secara perlahan untuk tidak melempar isu yang tidak benar dan dilarang.
“Kita sudah demokrasi, jadi jangan dikotori dengan hal-hal yang sifatnya kecil, pengertian ini sudah kita sampaikan ke masyarakat dan semua komponen bangsa,” ujarnya.
Sumber: Puspen Kemendagri
