JAKARTA – Pemerintah dinilai belum mengutamakan kebijakan berbasis kajian ilmiah, termasuk yang perlu riset bidang ilmu sosial, tetapi memilih cara instan dalam mengatasi masalah dalam pembangunan. Padahal, itu rentan membuat kebijakan yang tidak menyediakan solusi tepat.
“Belum ada keberpihakan pemerintah pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu juga berlaku pada ilmu sosial yang posisinya belum cukup diperhitungkan,” ucap Kepala Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Iskandar Zulkarnain.
Tri Nuke Pudjiastuti, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial LIPI juga menambahkan, Indonesia berkiblat ilmu sosial Barat, padahal tidak semua cocok dengan dinamika masyarakat. Jadi perlu riset dan teori yang berakar pada kondisi Indonesia dengan pendekatan multidsiplin. “Banyak ilmu sosial Barat tidak bisa diterapkan, sebab pendekatannya tak cocok dengan masyarakat kita,” ucapnya.
Oleh karena itu, melalui konfrensi Internasional dan Humaniora ke-1, Nuke mengajak para ilmuwan sosial berkontribusi lebih bagi Indonesia, selain membangun jaringan antar peneliti.
Ada 188 penelitian berhasil diseleksi dari 484 abstrak yang dikirim dan dipresentasikan dalam tiga hari ini. Selain diikuti sejumlah universitas dan lembaga penelitian di Indonesia, peserta juga datang dari 8 negara.
Selain kurangnya riset sosial di dalam negeri, kebijakan pembangunan banyak yang tak didasarkan pada riset ilmiah sehingga kerap gagal. Misalnya, kebijakan nasional tahun 2013 menyalurkan bantuan 1.000 kapal ukuran 30 tonase yang mangkrak karena tidak sesuai dengan kebutuhan nelayan. (IFR/Harian Kompas)
