JAKARTA – Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri mewacanakan pengaktifan video conference dalam rangka memfasilitasi penataan kelembagaan BPP di daerah. Selain penataan, video conference nantinya juga sebagai salah satu media konsultasi bagi BPP daerah dalam rangka penyelenggaran lembaga mereka.
Namun pelaksanaan video conference yang akan diwacanakan Oktober mendatang, sepertinya sangat sulit terwujud akibat beberapa kendala. Kepala Bagian Perencanaan BPP Kemendagri Muhammad Noval mengatakan, kendala tersebut di antaranya akan segera berakhirnya kontrak antara Pusdatin Kemendagri dengan pihak Telkom selaku penyedia layanan video conference tersebut.
“Selain itu, kendala lainnya, jika nanti pelaksanaan ini terwujud, penyesuaian waktu pada saat melakukan video conference dengan BPP daerah, dikarenakan setiap daerah terutama yang berada di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur memiliki waktu yang berbeda dengan kita,” ucap Noval dalam Rapat Sosialisasi Peran Kelitbangan Melalui Video Conference, di BPP Kemendagri, Kamis (29/9).
Meski demikian, menurut Frederik yang dihadirkan dari Pusdatin Kemendagri mengatakan BPP Kemendagri untuk tidak terlalu khawatir. Pasalnya, pihaknya tengah mengupayakan hal yang baik terjadi. Di antaranya secepatnya ia akan melakukan negosiasi dengan pihak Telkom terkait pemanfaatan layanan tersebut untuk beberapa hari setelah kontrak selesai.
Menurutnya, hal tersebut sangat dimungkinkan. Karena beberapa perlengkapan tidak akan langsung ditarik begitu saja. “Kita akan negosiasi untuk 4 oktober bisa dilakukan palaksanaan video conference di BPP Kemendagri, dikarenakan perangkat endpoint tidak akan langsung ditarik,” kata Frederik. (msr)
