JAKARTA Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak kini menjadi bagian dari perjalanan demokrasi di Indonesia. Pilkada serentak diwujudkan dengan harapan menjadi instrumen politik yang memberi perubahan dan mampu mengatasi penyimpangan demokrasi.
Pilkada lahir untuk membenahi praktik demokrasi. Sejak tahun 2010, pemerintah dan DPR berdebat panjang mengenai pelaksanaan pilkada. Perdebatan itu membahas revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), sampai akhirnya ditetapkan UU Nomor 8 Tahun 2015 yang menjadi payung hukum pilkada.
Penyempurnaan undang-undang pun mengantar pelaksanaan pilkada di berbagai daerah. Faktanya, pilkada serentak berlangsung dengan meriah dan lancar di berbagai daerah. Pilkada serentak lantas menjadi pesta demokrasi yang segar bagi rakyat. Ajang ini menumbuhkan harapan masyarakat akan pemimpin daerah yang punya integritas dan andal.
Pilkada serentak yang berlangsung sukses di tahun 2015 itu tidak terjadi begitu saja. Butuh perjalanan panjang untuk mewujudkannya. Proses yang panjang itu ditulis Ketua Fraksi Golkar di MPR Rambe Kamarul Zaman secara komprehensif dalam buku Perjalanan Panjang Pilkada Serentak. Buku tersebut diluncurkan secara resmi di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR /DPD, Jakarta, Senin (26/9/2015).
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang hadir saat peluncuran tersebut mengapresiasi terbitnya buku Perjalanan Panjang Pilkada Serentak. Apalagi, pilkada menjadi bagian penting dari perjalanan demokrasi.
Menurut ia, demokrasi politik harus seiring dengan demokrasi ekonomi. Artinya, cita-cita bangsa yang tertuang dalam sila keempat dan kelima Pancasila, mengenai musyawarah mufakat dan keadilan sosial, dapat terlaksana.
“Sebetulnya kita berharap pilkada menghasilkan kesejahteraan. Tapi kalau kita lihat demokrasi melahirkan kesenjangan. Banyak orang mengatakan ini demokrasi semu. Tata cara berhasil, tapi substansinya tidak. Masyarakat kita dihargai dengan harga murah, misalnya dengan diberi sembako. Setelah pilkada selesai, pemenang akan berpihak pada sponsornya,” kata Zulkifli.
Oleh karena itu, ia berharap buku Perjalanan Panjang Pilkada Serentak bisa menjadi rujukan agar pilkada benar-benar berjalan untuk mencapai cita-citanya.
“Semoga buku ini bisa menjadi rujukan agar pilkada sungguh-sungguh berjalan jujur, menemukan pemimpin berwawasan kebangsaan yang sungguh-sungguh ingin memajukan daerahnya,” tutur Zulkifli.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun mengapresiasi inisiatif Rambe yang mampu menyelesaikan buku ini di tengah kesibukannya. Ia menyatakan yakin Rambe menuliskan proses panjang pilkada serentak secara rinci dalam bukunya. Itu karena pengalaman Rambe yang juga bertugas sebagai ketua Komisi II DPR. Komisi tersebut membidangi masalah pemilu sehingga, menurut Tjahjo, Rambe tahu betul latar belakang undang-undang pilkada.
“Buku ini saya yakin rinci karena saya yakin Pak Rambe ikut rapat, menunggu sampai subuh biar tahu detailnya bagaimana menerima keputusan yang diambil pemerintah,” ujar Tjahjo Kumolo dalam sambutannya.
Peluncuran buku Perjalanan Panjang Pilkada Serentak dihadiri pula di antaranya oleh Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Golkar Setya Novanto, dan Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas. (IFR)
Sumber: Kompas.com
