JAKARTA – Mengambil lokasi di Hotel Orchardz Industri Jl. Industri Raya No 8 Gunung Sahari, Jakarta, Sosialisasi Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Serta Pemantapan Pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah berjalan dengan lancar. Acara diselenggarakan pada 7 s/d 8 September 2016.
Secara resmi acara dibuka langsung oleh Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri Domoe Abdie. Dalam pidatonya Domoe mengatakan, lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu upaya mempertahankan eksistensi BPP baik yang ada di pusat maupun yang ada di provinsi, atau kabupaten/kota.
Domoe juga meminta kepada para peserta yang hadir untuk menyamakan persepsi tentang arti penting pembentukan BPP sebagai perangkat daerah yang berdiri sendiri.
“Keberadaan BPP Daerah cukup strategis dalam lingkup pemerintahan daerah. Khususnya dalam setiap program kelitbangan. Selain itu, hadirnya Permendagri ini, merupakan salah satu terobosan dalam rangka mendongkrak stigma negatif tentang BPP. Permendagri juga tidak lain diarahkan untuk penataan organisasi perangkat daerah,” ucap Domoe.
Ia pun berharap, setelah lahirnya PP tersebut, keberadaan BPP di daerah yang masih menginduk kepada Bappeda mulai dilakukan penyeragaman menjadi Badan mandiri dan terpisah dari Bappeda. tidak hanya itu, Terkait dengan banyaknya BPP daerah yang masih pro kontra terkait penilaian yang berimplikasi pada tipe sebuah badan, Domoe berpesan, agar setiap BPP Daerah tidak perlu fokus terhadap tipe yang ditetapkan.
“Setelah terbit Permendagri ini, kita seragamkan. tidak usah fokus dulu pada tipe A, B atau C, yang penting eksis dulu dan berperan, sehingga BPP daerah dapat berfungsi, bermanfaat dan bisa didayagunakan oleh pimpinan di daerah, baik oleh gubernur, atau bupati/walikota,” kata Domoe
Acara tersebut dihadiri sekira 70 peserta yang berasal dari BPP daerah dan Bappeda seluruh provinsi yang ada di Indonesia. (msr)
