JAKARTA- Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengapresiasi program E-Planning (Electronic Planning) yang diterapkan oleh Kota Surabaya. Menurutnya program ini membantu pemanfaatan anggaran negara berjalan lebih efektif.
Hal ini disampaikan ketika Walikota Surabaya, Tri Rismaharini diundang untuk memaparkan konsep E-Planning di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta (21/7). Risma dinilai berhasil memanfaatkan sejumlah aplikasi di dalam lingkup pemerintahan Kota Surabaya.
Sejumlah aplikasi tersebut misalnya E-SDM, E-Monitoring, E- Education, E-office, E-Budgeting, E-Controlling dan E-Payment.
“Contohnya saja dalam bidang pendidikan ada yang namanya E-Education dimana penerimaan murid baru dilakukan secara online, adanya raport online, try out online sehingga meminimalisir anggaran,” ujar Risma.
Selain itu, juga terdapat E-Monitoring untuk memantau segala yang terjadi di lingkungan seperti ketinggian air, sampah yang berserakan hingga reklame yang belum tertib. Semua dapat dipantau melalui ponsel pintar.
Dengan adanya aplikasi-aplikasi ini, anggaran yang dapat dihemat Kota Surabaya pun cukup fantastis. “Kita bisa menghemat anggaran hingga Rp43 miliar dari pengadaan ATK dan tunjangan jabatan di kelurahan, Rp 5 miliar dari Unit Pelaksana Teknik Dinas Pendidikan (UPTD Dispendik), dan Rp951 juta dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pariwisata,” tambah Risma
Ketua Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana pun menyambut positif program E-Planning ini. Menurutnya dengan E-Planning, kualitas dari sistem pemerintahan akan meningkat, kesejahteraan masyarakat bertambah dan mengurangi kasus-kasus korupsi yang ada di daerah.
Sementara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan, yang turut hadir berharap agar sistem ini tidak hanya dipraktekan di Surabaya tetapi juga di seluruh daerah di Indonesia. Ia juga meminta pemerintah bergerak cepat untuk mensosialisasikan program ini ke daerah. (IFR)
Sumber: Puspen Kemendagri
